Mahfud soal Myanmar: Kekuasaan Junta Cuma 40-45 Persen

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan junta militer Myanmar hanya menguasai 45 persen wilayah di negara itu.

Mahfud mengatakan situasi di Myanmar itu menjadi topik dalam rapat dewan keamanan politik ASEAN (ASEAN Political Security Council Meeting/APSC) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (9/5).

"Dalam di diskusi antar-pemerintah tadi juga dibicarakan, itu kekuasaan junta militer sekarang di sana kan cuma 40 sampai 45 persen," kata Mahfud saat berkunjung ke media center ASEAN Summit di Hotel Bintang Flores.

Ia kemudian berujar, "Sisanya terbagi ke suku-suku, kelompok-kelompok primordial, sehingga tidak mudah."

Karena kondisi yang tidak mudah itu, Mahfud menyarankan agar pihak-pihak di Myanmar bekerja sama dengan ASEAN.

"Kita bantu bersama-sama agar demokrasi bisa tumbuh. Masyarakat juga bisa terlindungi hak-haknya," ujar dia.

Tahun ini, Indonesia menjadi ketua ASEAN dan mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Sebagai ketua, Indonesia menjadi tuan rumah KTT tahun ini.

Isu Myanmar menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan puncak itu.

Myanmar berada dalam krisis usai junta militer menggulingkan pemerintah yang sah pada 1 Februari 2021 lalu.

Mereka menculik Presiden Myanmar, Win Myint, hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD), Aung San Suu Kyi.

Tak lama usai kudeta, warga ramai-ramai menggelar demo menolak pemerintahan junta. Namun, junta menanggapi dengan kekuatan berlebih. Mereka bahkan tak segan membunuh siapa yang menentang kekuasaannya.

Dua bulan setelah kudeta, ASEAN juga turun tangan. Organisasi ini menggelar pertemuan khusus yang menghadirkan kepala negara anggota, termasuk junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, pada April 2021 di Jakarta

Pertemuan itu menghasilkan lima poin konsensus. Poin-poin itu di antaranya kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, dan mendesak dialog konstruktif mencari solusi damai.

Poin lainnya mencakup ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.

Namun, hingga kini junta dianggap tak melaksanakan poin konsensus itu dan masih melakukan kekerasan di Myanmar.