Daftar Nama Calon Perdana Menteri Thailand Jelang Pemilu 14 Mei

Partai-partai politik Thailand telah mencalonkan nama-nama calon perdana menteri yang akan bertarung dalam pemilihan umum 14 Mei pekan ini.

Ini akan menjadi pemilu pertama Thailand sejak kudeta militer pada 2014, yang menggulingkan kepemimpinan perdana menteri Yingluck Shinawarta.

Petahana Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha dipastikan kembali mencalonkan diri pada pemilu kali ini. Selain itu putri dari eks PM Thailand Thaksin Shinawarta, Paetongtarn Shinawarta, juga disebut sebagai calon kuat PM Thailand.

Berikut ini daftar nama calon perdana menteri Thailand, seperti dirangkum dari Reuters.

Lihat Juga : Cuma Presiden Filipina yang Tak Pakai Jas di KTT ASEAN, Kenapa?

Prayuth Chan-o-cha

Sebagai petahana perdana menteri, mantan panglima angkatan darat itu telah memimpin Thailand selama hampir 9 tahun. Ia menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra pada 2014 lalu dalam kudeta militer.

Jika terpilih kembali sebagai PM, Prayuth hanya bisa menjalani setengah masa jabatan karena terganjal batas maksimum masa kepemimpinan 8 tahun yang diatur undang-undang.

Dalam survei terbaru, nama Prayuth ada di urutan ketiga di antara kandidat lainnya. Ia mencalonkan diri dari partai yang baru dibentuk, United Thai Nation Party.

[Gambas:Video CNN]

Paetongtarn Shunawatra

Sebagai putri dari mantan PM Thaksin Shinawatra, Paetongtarn Shinawatra disebut sebagai salah satu calon terkuat PM Thailand.

Perempuan berusia 36 tahun ini mencalonkan diri dari Partai Pheu Thai dan mengampanyekan beberapa kebijakan populis, salah satunya menjanjikan kenaikan upah minimum.

Terkenal dengan julukan 'Ung Ing', Paetongtarn pernah menjabat sebagai eksekutif di sebuah perusahaan real estat dan merupakan pemegang saham terbesar di SC Asset SC.BK.

Lihat Juga : Human Rights Watch: Myanmar Pakai 'Bom Vakum' Serang Kubu Oposisi

Pita Limjaroenrat

Pita Limjaroenrat adalah pemimpin dari partai oposisi progresif, Move Forward, yang mendorong amandemen UU tentang penghinaan kerajaan.

Ia adalah alumni Harvard University dan mantan direktur eksekutif aplikasi transportasi online Grab di Thailand. Sebagian besar pendukung partai yang ia pimpin adalah anak muda.

Beberapa kampanye Pita dalam pemilu adalah mempromosikan bisnis kecil, membatasi monopoli, dan mengakhiri wajib militer.

Lanjut baca di halaman berikutnya...

Anutin Charnvirakul

Dilansir dari Channel News Asia, Anutin Charnvirakul adalah satu-satunya calon perdana menteri dari Partai Bhumjaithai.

Dia adalah wakil perdana menteri dan menteri kesehatan petana Thailand yang punya pera besar dalam mitigasi pandemi Covid-19. Legalisasi ganja yang berlangsung pada Juni 2022 menjadi kebijakan utama Bhumjaithai pada pemilihan sebelumnya.

Anuthin berada di urutan kedelapan dalam jajak pendapat dengan 2,55 persen suara. Kebijakan partainya termasuk mengembangkan industri pariwisata, memberi lebih banyak dukungan medis untuk pasien kanker dan ginjal di Thailand, dan meningkatkan mata pencaharian petani lewat pertanian kontrak.

Lihat Juga : Jepang Akui Mau Buka Kantor NATO Perdana di Asia

Srettha Thavasin

Srettha memilih berhenti dari pekerjaannya sebagai kepala eksekutif pengembang real estate mewah Sansiri Pcl SIRI.BK. Dia menjadi salah satu kandidat perdana menteri dari Pheu Thai.

Dia dikenal karena berbagi pandangannya dan populer di kalangan komunitas bisnis. Selain itu dia lebih banyak disukai sebagian masyarakat Thailand yang tidak menginginkan dinasti politik dari keluarga Shinawatra.

Prawit Wongsuwan

Lihat Juga : Kapal China Mondar-mandir di LCS saat ASEAN-India Latihan Militer

Prawit Wongsuwan adalah mantan panglima militer yang kini menjadi calon perdana menteri dari Partai Palang Pracharat. Prawit adalah royalis setia seperti Prayuth.

Dia dipandang sebagai pembuat kesepakatan politik berpengalaman, sehingga memposisikan dirinya untuk menjembatani kesenjangan antara kubu konservatif dan demokrasi.

Meski mendapat peringkat rendah dalam jajak pendapat, koneksi dan pengaruh Prawit tak boleh dikesampingkan terutama soal kesepakatan untuk pembentukan pemerintah pasca pemilu.