Imbangi China di Pasifik, AS-PNG Sepakati Kerja Sama Pertahanan Baru

Amerika Serikat dan Papua Nugini menandatangani kesepakatan pertahanan terbaru pada Senin (22/5).

Di bawah kesepakatan baru ini, pasukan militer Amerika Serikat punya akses untuk menggunakan lapangan terbang dan pelabuhan di Papua Nugini.

Sebagai imbalan, Papua Nugini akan diberikan akses ke pengawasan satelit Amerika Serikat, dengan tujuan untuk memerangi kegiatan ilegal di laut lepas.

Diduga pakta pertahanan terbaru AS-Papua Nugini bertujuan untuk mengimbangi pengaruh China yang semakin kuat di kawasan Pasifik.

Lihat Juga : Gedung Kantor Pos Bersejarah di Manila Hangus Dilalap Api

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, mengatakan saat ini negaranya menghadapi tantangan keamanan yang signifikan. Mulai dari perselisihan kecil di dalam negeri, hingga insiden kapal penangkap ikan ilegal.

"Kami memiliki keamanan internal serta masalah keamanan kedaulatan kami. Kami melangkah ke depan untuk memastikan perbatasan kami aman," ungkap Marape, dikutip dari Associated Press.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri AS menyebut perjanjian baru ini membentuk kerangka kerja untuk membantu meningkatkan kerja sama keamanan, meningkatkan kapasitas pasukan pertahanan, dan meningkatkan stabilitas regional.

[Gambas:Video CNN]

Lokasi Papua Nugini di sebelah utara Australia menjadikannya signifikan secara strategis. Papua Nugini pernah menjadi tempat pertempuran sengit selama Perang Dunia II.

Amerika Serikat khawatir 'pijakan militer' China di Pasifik Selatan dapat mengepung fasilitas militer AS di Guam.

Lihat Juga : Rusia Ingatkan Risiko Besar jika Barat Pasok Jet Tempur ke Ukraina

"Post Moresby bukan lagi pos 'mengantuk' seperti dulu. Meski China tak disebutkan dalam dokumen (pertahanan), ini adalah konteks penting dalam memperdalam hubungan AS-Papua Nugini," kata penasihat senior untuk Kepulauan Pasifik di United States Institute of Peace, Gordon Peake.

Jumat (19/5) lalu, China mengatakan menentang 'permainan geopolitik apa pun' ke wilayah negara Kepulauan Pasifik, namun tidak secara khusus merujuk pada kesepakatan tersebut.