Kronologi PM Belanda Baru Akui Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945

Sementara itu, Demokrat 66 (D66) juga mendesak pemerintah Belanda untuk memberi kompensasi kepada keluarga korban di pihak Indonesia. Menurut Sjoerdsma, ada 900 korban yang kerabatnya berhak mendapatkan ganti rugi.

Menanggapi hal ini, Rutte mengaku tak bisa menerima alasan Ellemeet. Rutte menyebut perang di Indonesia "secara hukum" merupakan konflik internal.

Lihat Juga : Bos Wagner Bocorkan Posisi Sekutu Putin yang Terluka di Ukraina

Karenanya, tindakan di masa lalu tak bisa disebut sebagai kejahatan perang. Selain itu, menurut Rutte, Konvensi Jenewa 1949, hukum pidana, dan hukum internasional juga tak mengakui pelanggaran hukum humaniter internasional sebagai kejahatan perang dalam "konflik non-internasional", demikian dilaporkan NRC.

Meski begitu, Rutte meminta maaf atas nama pemerintah Belanda kepada Indonesia dan semua pihak di Amsterdam yang dirugikan akibat perang tersebut.

Dia juga menekankan bahwa kepemimpinan politik dan militer saat itu adalah pihak yang paling bersalah.

Pada kesempatan yang sama, Rutte pun mengakui bahwa Indonesia sebenar-benarnya merdeka pada 17 Agustus 1945. Hal itu sesuai dengan pengakuan dan sikap raja Belanda selama ini yang selalu mengucapkan selamat kepada RI.

Lihat Juga : PM Belanda Akan Konsul Jokowi soal Pengakuan Penuh Kemerdekaan RI 1945

Hingga sebelum ini, Belanda secara resmi menjadikan 27 Desember 1949 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Belanda cuma mau mengakui tanggal tersebut seiring dengan penyerahan kedaulatan berdasarkan Konferensi Meja Bundar.

Pada 2005, Belanda sempat mengakui bahwa RI merdeka pada 1945. Namun, saat itu pengakuan tersebut hanya dalam arti "politik dan moral".

Kini, seiring dengan pengakuan ini, Rutte menyatakan bakal segera berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahasnya lebih lanjut.