Blinken Yakinkan Xi Jinping AS Tak Dukung Taiwan Merdeka

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Washington tak mendukung kemerdekaan Taiwan dan menjunjung prinsip satu China.

Pernyataan itu terungkap saat Blinken menggelar konferensi pers di Kedutaan Besar AS di Beijing usai bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan Menteri Luar Negeri Wang Yi, Senin (19/6).

Lihat Juga : Moldova Bubarkan Parpol Pro-Rusia yang Serukan Kudeta

Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan kekhawatiran AS soal tindakan China yang dianggap provokatif di Laut China Selatan dan Taiwan.

"Soal Taiwan, saya menegaskan kembali kebijakan 'Satu China' yang sudah lama ada. Kebijakan itu tidak berubah. Itu dipandu Undang-Undang Hubungan Taiwan, tiga Komunike Bersama, Enam Jaminan," kata Blinken, dikutip situs resmi Kemlu AS.

Prinsip Satu China menyatakan bahwa Beijing adalah satu-satunya pemerintah resmi China mencakup Hong Kong, Makau, dan Taiwan.

[Gambas:Video CNN]

Blinken kemudian berujar, "Kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Kami tetap menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo kedua belah pihak."

Blinken juga menerangkan AS berharap ada penyelesaian damai atas perbedaan lintas selat. Pemerintah Washington, lanjut dia, tetap berkomitmen memenuhi tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan.

"Termasuk memastikan bahwa Taiwan memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri," ujar dia.

AS dan China selama ini memang kerap berselisih soal Taiwan. Beijing selalu murka jika ada pejabat Washington yang berkunjung ke Taipei atau sebaliknya.

China bahkan tak segan mengambil tindakan militer untuk merespons kunjungan pejabat AS ke Taiwan.

Taiwan ingin memisahkan diri dari China dan menjadi negara merdeka. Namun, China menyatakan akan berusaha segala cara mempertahankan pulau itu, jika perlu dengan paksa.

AS selama ini selalu menggaungkan prinsip Satu China, tetapi Washington memiliki Undang-Undang Relasi Taiwan (RTA). UU ini membuat AS bisa menjalin hubungan dengan rakyat Taiwan dan pemerintahan pulau itu tanpa menjelaskan spesifik pemerintahan yang dimaksud.