Pelapor HAM PBB Desak RI Ajak Negara Lain Kucilkan Junta Myanmar

Pelapor khusus hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Tom Andrews, mendesak Indonesia mengajak negara lain untuk mengucilkan junta militer Myanmar.

Indonesia tahun ini menjadi ketua ASEAN di tengah krisis global dan situasi di Myanmar.

Lihat Juga : Miliarder sampai CEO Ada di Kapal Selam Wisata Titanic yang Hilang

"Saya mendesak agar Indonesia untuk menghubungi negara-negara yang mendukung rakyat Myanmar dan terlibat dalam tindakan terkoordinasi yang bertujuan untuk mengisolasi junta dan mengurangi kapasitasnya dalam menyerang rakyat Myanmar," kata Andrews dalam pernyataan resmi, Rabu (21/6).

Andrews menganggap banyak negara akan berdiri bersama Indonesia dengan mengerahkan sumber daya yang besar demi mengakhiri kekerasan.

[Gambas:Video CNN]

Ia juga mendesak ASEAN untuk menuntut tanggung jawab junta karena kejahatan yang dilakukan di Myanmar.

"Sudah saatnya untuk mempertimbangkan opsi-opsi alternatif untuk memecahkan persoalan yang telah menjadi kebuntuan yang mematikan," ucap Andrews.

Lihat Juga : 4 Teori Penyebab Kapal Selam Titanic Boyong Miliarder Hilang Kontak

ASEAN harus mempertimbangkan langkah-langkah menuntut pertanggungjawaban junta atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pengabaian terhadap pelaksanaan Konsensus Lima Poin.

Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan khusus para pemimpin ASEAN, termasuk junta Myanmar Min Aung Hlaing, pada April 2021. Pertemuan ini merespons kudeta dan kekerasan yang terjadi di Myanmar.

Lihat Juga : Ahli PBB Kecam Rapat soal Myanmar di Thailand: Rusak Upaya RI-ASEAN

Poin-poin itu di antaranya kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, dan harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai.

Poin selanjutnya menerangkan bahwa ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.