Profil Mark Rutte, PM Belanda yang Mundur karena Krisis Politik

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, memutuskan mundur dari jabatan usai pemerintahannya digoyang krisis politik karena berniat membatasi gelombang imigran ke negara itu.

Keinginannya itu ditentang keras sejumlah koalisi pemerintah. Krisis itu rupanya tak sanggup ditangani Rutte hingga akhirnya ia menyerahkan jabatannya ke parlemen dan Kerajaan Belanda.

"Bukan rahasia lagi bahwa mitra koalisi memiliki pendapat berbeda tentang kebijakan imigrasi," ujar Rutte dalam konferensi pers, seperti dikutip Reuters, Sabtu (8/7).

"Hari ini sayangnya kita harus menyimpulkan bahwa perbedaan-perbedaan itu kian tak terkendali. Oleh karena itu saya akan mengajukan pengunduran diri seluruh kabinet kepada raja," lanjutnya.

Sejak menjabat pada Oktober 2010, Mark Rutte menjadi kepala pemerintahan terlama dalam sejarah Belanda serta yang paling senior di Uni Eropa setelah Viktor Orban dari Hungaria.

Mark Rutte lahir pada 14 Februari 1967. Anak bungsu dari tujuh bersaudara itu mengagumi Winston Churchill dan Margaret Thatcher. Rutte adalah lulusan Universitas Leiden. Dia sempat bekerja di Unilever setelah lulus dari sana.

Karena senang dengan politik, Rutte bergabung dengan VVD saat masih menjadi mahasiswa. Ia kemudian menjadi anggota dewan nasional partai pada 1993 dan 1997.

Mengutip Dutch News, pada 2002, Rutte diangkat menjadi menteri muda urusan sosial dan ketenagakerjaan dalam kabinet pertama yang dipimpin Balkenende.

Belum lama ini, atas nama pemerintah Belanda, Rutte mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

"Atas nama pemerintah Belanda, saya menyampaikan permintaan maaf terdalam saya kepada rakyat Indonesia atas kekerasan sistematis dan ekstrem dari pihak Belanda pada tahun-tahun itu," kata Perdana Menteri Mark Rutte dalam konferensi pers pada 18 Februari 2022.

"Kami juga meminta maaf kepada semua orang yang tinggal di Belanda yang harus hidup dengan konsekuensi perang kolonial di Indonesia, termasuk para veteran perang yang berperilaku baik," sambungnya.

Hal ini jadi langkah baru dari Belanda lantaran mantan penjajah Indonesia itu sejak dulu mengakui kemerdekaan Indonesia jatuh pada 27 Desember 1949, seiring dengan penyerahan kedaulatan berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar.

Dalam kesempatan itu, Rutte pun memastikan bakal segera menghubungi Presiden Joko Widodo untuk dilakukan 'pengakuan bersama'.