Calon PM Pilihan Anak Muda Thailand Terancam Diskualifikasi

Badan Pemungutan Suara (KPU) Thailand bakal merujuk keputusan Mahkamah Konstitusi terkait status pencalonan ketua partai pemuda Move Forward Party (MFP), Pita Limjaroenrat, sebagai perdana menteri.

Pita, kandidat PM yang paling diunggulkan oposisi pemerintah saat ini, terancam didiskualifikasi dari pencalonan perdana menteri setelah terlibat masalah kepemilikan saham.

Lihat Juga : Rusia Buka Suara soal Usulan Damai Prabowo hingga Jokowi

Kasus tersebut dilaporkan oleh tiga media lokal. Sebuah sumber dari KPU Thailand mengatakan bahwa mereka akan meminta Pita diskors sebagai parlemen sambil menunggu keputusan pengadilan.

Dikutip Reuters, rujukan KPU Thailand ini datang sehari sebelum Pita akan mengikuti pemungutan suara untuk jabatan PM di parlemen bikameral.

Sejauh ini, Pita mendapat dukungan dari delapan partai untuk membentuk pemerintahan baru dan menggantikan PM Prayut Chan-o-cha yang pensiun setelah berkuasa sejak 2014 melalui kudeta militer.

Dikutip Reuters, KPU Thailand tengah menyelidiki pengaduan soal dugaan Pita memiliki saham di perusahaan media iTV saat kampanye pemilu Mei lalu.

Pita menyatakan iTV sudah bertahun-tahun tidak lagi menjadi organisasi media massa yang aktif.

[Gambas:Video CNN]

Partai MFP pun menuduh KPU Thailand terburu-buru merujuk kasus tersebut. Partai mendesak Pita seharusnya diberikan kesempatan untuk menanggapi tuduhan tersebut.

MFP yang digawangi generasi muda Thailand mencetak sejarah usai menang pemilu pada Mei lalu mengalahkan koalisi berkuasa.

Namun, jalan mereka masih panjang untuk benar-benar menumbangkan rezim pimpinan militer.

Warga Thailand sebenarnya optimistis setelah Partai Move Forward menjalin kesepakatan koalisi dengan partai oposisi kuat lainnya, Pheu Thai, yang dipimpin Paethongtarn Shinawatra, putri mantan PM Thaksin Shinawatra.

Move Forward dan Pheu Thai merupakan dua partai dengan perolehan suara terbesar di pemilu pada Minggu (14/5) lalu. Kekuatan mereka semakin besar jika ditambah dengan empat partai lain yang diperkirakan bakal bergabung.

Meski demikian, Pita masih harus banting tulang menghimpun lebih banyak suara di parlemen agar dapat membentuk pemerintahan yang ia kuasai.

Jalan Pita untuk mengumpulkan suara itu diperkirakan bakal terjal karena sistem di parlemen Thailand. Di Negeri Gajah Putih, parlemen terbagi menjadi dua kamar, yaitu dewan perwakilan dan Senat.

Dewan perwakilan menduduki 500 kursi di parlemen, sementara keseluruhan 250 anggota Senat ditunjuk langsung oleh militer ketika PM Prayuth Chan-o-cha berkuasa.

Untuk membentuk pemerintahan,koalisi hanya harus memikirkan cara untuk meraih dukungan dewan perwakilan.

Namun, untuk menentukan PM, suara Senat juga berpengaruh. Tantangan besar pun menanti Pita karena Senat dikenal pro-militer.