Jokowi Singgung Kasus TPPO hingga Illegal Fishing di KTT ASEAN-India

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung masalah perompakan, penyelundupan manusia, hingga penangkapan ikan secara ilegal di hadapan para pemimpin ASEAN dan India.

"Kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga illegal unregulated unreported fishing," kata Jokowi saat membuka ASEAN-India Summit, Kamis (7/9).

Lihat Juga : Prabowo soal Hubungan RI dengan China-AS: Jelas Posisi Kita Non-Blok

Jokowi mengatakan laut semestinya dijadikan wadah kerja sama, bukan justru medan persaingan. Dia pun mengingatkan agar para pemimpin negara terus menjaga kedamaian di kawasan.

"Dengan menghormati hukum internasional mendorong habitat of cooperation dan membangun arsitektur kawasan yang inklusif," ucap Jokowi.

Dia menambahkan, "Ini adalah kunci untuk wujudkan kawasan yang mampu menjadi epicentrum of growth."

Masalah kejahatan maritim termasuk penyelundupan manusia memang masih membayangi ASEAN. Kasus-kasus ini banyak terjadi di Asia Tenggara bahkan meningkat tiap tahun.

Lihat Juga : Apa Makna 'Bharat' yang Disebut Akan Jadi Nama Baru India?

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan dalam tiga tahun terakhir, kasus seperti perdagangan orang dari online scam mencapai 1.841 kasus.

Korban pun tersebar di seluruh kawasan mulai dari Indonesia, Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina.

Pada Mei lalu, isu ini juga dibawa dan menjadi salah satu prioritas bahasan dalam KTT ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menyebut kejahatan ini harus didalami oleh seluruh negara Asia Tenggara.

[Gambas:Video CNN]

ASEAN diminta tidak bergerak secara individu dalam menghadapi kasus ini.

Sementara itu, masalah ilegal fishing juga menjadi momok bagi ASEAN yang hingga kini belum kunjung dipecahkan.

Meski berbagai upaya sudah dilakukan seperti mencegah rantai pasok perdagangan produk ikan ilegal, namun kapal-kapal ikan asing tetap saja hilir mudik di kawasan sengketa secara ilegal.