Kim Jong Un Damprat PM Korut karena Tak Becus Atasi Banjir: Bodoh

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mendamprat Perdana Menteri Kim Tok Hun karena dinilai tak becus mengatasi banjir akibat Topan Khanun. Kim Jong Un bahkan menyebut PM-nya itu "bermental tak cerdas".

"Pengampunan tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang belum dewasa secara politik, bermental tak cerdas, birokrat yang mengabaikan keselamatan jiwa dan harta benda rakyat dan mereka yang tidak setia pada tugas mereka untuk Partai dan revolusi," kata Kim seperti dikutip kantor berita Korut, KCNA.

Kritik tajam semacam itu terhadap pejabat senior merupakan hal yang tak lazim di Korea Utara. Karenanya, banyak masyarakat yang menaruh simpati kepada PM Kim.

"Reaksi masyarakat adalah rasa simpati kepada perdana menteri dan kabinet," kata seorang warga Hyesan kepada Radio Free Asia (RFA) secara anonim dan dirilis pada Selasa (12/9).

"Mereka berkata, 'Kekuatan apa yang sebetulnya dimiliki oleh perdana menteri?'" ucapnya.

Kim bicara demikian setelah dirinya mengunjungi South Pyongan Tideland Reclamation General Enterprise pada 21 Agustus lalu, kala meninjau badai yang membanjiri 560 hektar tanah termasuk 270 hektar sawah.

Dalam laporan KCNA, Kim mengecam perdana menteri karena kelalaiannya mengatasi bencana, bahkan sampai membiarkan terjadi penggelapan pasokan bahan bakar.

Kim mengatakan Kim Tok Hun memeriksa daerah itu "sekali atau dua kali" lalu menunjuk bawahan untuk mengurus masalah ini, yang kemudian diserahkan lagi kepada tentara. Pencurian pasokan bahan bakar darurat pun terjadi saat pendelegasian tugas ini.

"Disiplin administrasi dan ekonomi Kabinet Kim Tok Hun sudah semakin rusak dan akibatnya para pemalas merusak semua pekerjaan ekonomi negara dengan cara kerja yang tidak bertanggung jawab," ucap Kim seperti dikutip KCNA.

Dia pun menyerukan pemeriksaan terhadap ideologi Kim Tok Hun dan kekurangannya atas etos kerja yang bertanggung jawab.

Kim juga memerintahkan agar pihak berwenang membahas kemungkinan untuk mengusir sang PM yang juga menjabat Direktur Biro Reklamasi Tideland dari Partai Pekerja Korea itu. Jika dilakukan, hal ini bakal mengakhiri karier politik Kim Tok Hun dan akan sangat menurunkan status sosial dia.

Sejauh ini, media pemerintah Korut belum melaporkan soal hukuman yang diterima Kim Tok Hun.

Perdana Menteri merupakan peringkat terendah dari tiga kantor eksekutif di Korut. Jabatan ini berada di bawah ketua Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi dan Presiden Komisi Urusan Negara yang kini diduduki oleh Kim.

Setelah mendengar kritik pedas Kim, warga Korut pun heboh karena hal ini jarang terjadi di negara terisolir tersebut.

"Banyak orang bingung dengan pengungkapan rinci kritik Kim Jong Un di surat kabar dan siaran," kata seorang warga.

Dampratan Kim ini memang diberitakan dan disiarkan secara luas di surat kabar Rodong Sinmun. Ini tak biasa karena normalnya, warga baru akan mendapat berita buruk tentang seorang politikus setelah politikus itu dihukum.

"Kritik Kim Jong Un terhadap perdana menteri dan kabinet, yang diikuti oleh kata-kata kasar, dan peringatan hukuman sangat tidak terduga," ucap warga Hamgyong Utara.