Kamala Harris Pimpin Kantor Pencegahan Kekerasan Senjata Gedung Putih

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris mendapat tugas tambahan baru yang berkaitan dengan isu kekerasan senjata yang masih marak yakni Kepala Kantor Gedung Putih bagian Pencegahan Kekerasan Senjata.

Kantor itu didirikan untuk melakukan koordinasi mengenai masalah kekerasan senjata, seperti penyalahgunaan senjata api hingga penembakan massal.

"Kami tahu kebebasan sejati tidak mungkin terjadi jika masyarakat tidak aman," ujar Harris dalam keterangan resmi, seperti diberitakan AFP pada Jumat (22/9).

"Kita tidak punya nyawa atau waktu luang, sementara Amerika Serikat dikoyak oleh kekerasan senjata," lanjut Wapres AS itu.

Pendamping Joe Biden itu juga mengungkapkan Kantor Pencegahan Kekerasan Senjata dibentuk atas maraknya kasus penembakan massal. Kasus itu menjadi masalah panjang yang hingga kini belum kunjung dituntaskan.

Harris juga mengatakan kantor baru di Gedung Putih itu didirikan sebagai jawaban atas permintaan masyarakat AS. Ia menyebut warga Amerika banyak meminta Presiden dan Wapres untuk menangani momok tersebut.

"Setelah banyak penembakan massal, kami mendengar pesan sederhana, pesan yang sama di seluruh negeri," ujar Harris, sekaligus menambahkan bahwa warga Amerika meminta kepada pemimpinnya untuk "melakukan sesuatu, tolong lakukan sesuatu."

Meski demikian, sejumlah pihak menilai Gedung Putih tidak memiliki kuasa penuh untuk membatasi senjata di Amerika Serikat. Sebut saja kemungkinan melarang senjata api yang tidak mungkin diputuskan Gedung Putih secara sepihak.

Langkah konkret dalam menangani masalah itu tetap harus datang dari Kongres. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat AS dalam periode ini masih dikuasai Partai Republik yang anti aturan senjata.

Presiden AS Joe Biden sesungguhnya telah mencoba untuk mengatasi persyaratan legislatif dan meneken pembatasan peraturan tertentu, tetapi cakupannya masih terbatas.

Sementara itu, peran baru yang diemban Kamala Harris menambah rekam jejaknya menjelang Pemilu AS 2024. Ia sebelumnya juga ditugaskan untuk menangani isu sensitif politik lainnya, seperti imigrasi.

Berbagai pihak juga menilai tugas Kamala Harris memimpin penanganan kekerasan senjata memberi kesempatan bagi dirinya untuk mengatasi masalah nyata. Hal itu diprediksi dapat membantu memperluas basis massa Harris.

Di sisi lain, kepemilikan senjata api masih menjadi isu yang hangat dibahas karena tak kunjung menemukan solusi. Hal itu diperkuat dengan data Gun Violence Archive, organisasi non-pemerintah yang mendata kekerasan senjata di AS.

Organisasi itu mencatat 44.374 orang terbunuh oleh senjata di Amerika Serikat sepanjang tahun lalu. Tren kematian akibat senjata api sedikit menurun pada 2023, yakni menjadi 28.793 dalam delapan bulan pertama.