Anggota Parlemen Inggris Dipecat usai Serukan Gencatan Senjata di Gaza

Anggota parlemen konservatif Inggris, Paul Bristow, dipecat dari jabatan di pemerintah setelah menuliskan surat kepada Perdana Menteri Rishi Sunak untuk memintanya mendesak gencatan senjata merespons perang Hamas vs Israel.

Diberitakan Sky News, Bristow dipecat dari posisi sekretaris pribadi parlemen (parliamentary private secretary/PPS) di Kementerian Ilmu Pengetahuan, Inovasi, dan Teknologi (DSIT) karena komentarnya yang dinilai "tidak konsisten dengan prinsip-prinsip tanggung jawab kolektif."

Lihat Juga : Apakah Gempuran Israel ke Gaza Palestina Langgar Hukum Internasional?

"Paul Bristow telah diminta meninggalkan jabatannya di pemerintahan menyusul komentar yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip tanggung jawab kolektif," kata seorang juru bicara Rishi Sunak.

Pemecatan ini terjadi setelah Bristow pada Kamis (26/10) menuliskan surat dua halaman kepada Sunak yang membahas kondisi warga Gaza di tengah perang Hamas vs Israel sejak pecah 7 Oktober lalu.

Bristow dalam suratnya menuliskan "ribuan orang [di Gaza] telah terbunuh dan lebih dari satu juta orang saat ini mengungsi. Sulit untuk memahami bagaimana hal ini membuat Israel lebih aman atau bahkan membuat keadaan menjadi lebih baik."

[Gambas:Video CNN]

Bristow sebetulnya menyambut seruan Sunak mengenai "jeda khusus" atas perang Hamas vs Israel. Namun, menurutnya, gencatan senjata permanen akan lebih menyelamatkan nyawa dan memungkinkan warga Gaza mendapatkan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan.

"Akses ke air, listrik, dan bahan bakar sangat penting bagi orang-orang Palestina. Para pendukung saya dan saya akan sangat berterima kasih atas komentar Anda tentang tindakan yang diambil pemerintah kita guna memastikan bahwa orang-orang di Gaza tidak menghadapi hukuman kolektif atas kejahatan Hamas," tulis Bristow.

Lihat Juga : Norwegia Sebut Israel Sudah Kebablasan di Jalur Gaza

Dalam surat itu, Bristow mengaku bahwa beberapa pendukungnya telah terpengaruh secara langsung oleh situasi di Timur Tengah itu. Dia pun ingin Sunak mendengarkan permintaannya ini demi kebaikan bersama seluruh pihak.

"Penting bagi Anda mendengar pesan ini. Ini adalah pekerjaan saya sebagai anggota parlemen lokal," tulisnya.

Merespons pemecatan ini, Bristow mengaku paham dengan keputusan Sunak. Meski menyesal karena dipecat, dia mengatakan saat ini dirinya bisa lebih terbuka menyuarakan apa yang perlu disuarakan.

"Saya benar-benar memahami keputusan PM. Dan dengan penyesalan saya meninggalkan pekerjaan yang saya nikmati," kata Bristow kepada Sky News.

"Tapi saya sekarang bisa bicara secara terbuka mengenai isu yang sangat dipedulikan oleh banyak pendukung saya. Saya percaya saya bisa melakukan ini lebih baik daripada sebagai bagian dari orang yang digaji pemerintah," lanjut dia.

Pekan lalu, Sunak menyampaikan bahwa Inggris mendukung adanya "jeda khusus" menanggapi perang Hamas dan Israel. Inggris, kata dia, menolak gagasan gencatan senjata karena "hanya akan menguntungkan Hamas" untuk mengumpulkan kembali kekuatan pasukan.

Lihat Juga : Kenapa Iran Selalu Dituding Barat Ikut-ikutan Perang Hamas vs Israel?

Sunak pun menyatakan bahwa Israel punya hak untuk membela diri.

Bristow pertama kali diangkat menjadi PPS pada Februari 2022 ketika Nadine Dorries menjalankan Kementerian Digital, Budaya, Media, dan Olahraga saat itu.

Bristow kemudian menetap di kementerian tersebut kala Michelle Donelan mengambil alih di bawah Liz Truss. Dia lalu mengikuti Donelan ke DSIT ketika Rishi Sunak mereorganisasi pemerintahan awal tahun ini.

Posisi Bristow di PPS adalah salah satu peran paling junior dalam pemerintahan. Jabatan ini sering digambarkan sebagai "pembawa tas" untuk menteri yang lebih senior.