Suku bangsa Kurdi merupakan salah satu komunitas terbesar di dunia yang tak memiliki negara. Menurut laporan Britannica, jumlah Kurdi mencapai 25 hingga 35 juta orang.
Kenapa bangsa Kurdistan masih tak punya negara sendiri?
Sejarah singkat soal bangsa Kurdi tanpa negara bisa ditarik saat Perjanjian Skykes-Picot diteken Inggris dan Prancis pada 1916. Kesepakatan ini membagi Timur Tengah menjadi zona pengaruh kedua negara itu.
Selain soal pengaruh, perjanjian tersebut juga menggambarkan perbatasan Timur Tengah Modern.
Setelah Perang Dunia I muncul Perjanjian Sevres pada 1920. Perjanjian ini membubarkan Kesultanan Utsmaniyah dan usulan soal pembentukan negara Kurdi yang otonom.
Sebelum ada perjanjian itu, Bangsa Kurdi menduduki wilayah Ottoman yang ketika itu mencakup perbatasan baru Iran, Irak, Suriah, dan Turki.
Laporan dari lembaga think tank, Council on Foreign Relation (CFR) menyebut pada 1923, pemimpin baru Turki Mustafa Kemal Ataturk menolak Sevres. Kesepakatan itu lantas diganti dengan Perjanjian Lausanne.
"Perjanjian Lausanne telah melalui negosiasi dengan pemerintah Turki dan menghilangkan referensi apapun soal tanah air Kurdi," demikian laporan CFR.
Sejak saat itu, kelompok Kurdi di berbagai wilayah berulang kali memberontak melawan pemerintah masing-masing.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Di Iran, Suku Kurdi sempat mendirikan Republik Mahabad dan memiliki pemerintahan independen pada 1946.
Ketika itu, wilayah tersebut masih di bawah kendali Uni Soviet selama Perang Dunia II.
Setelah Uni Soviet menarik pasukan di akhir 1946, Iran kembali menduduki Mahabad. Namun, upaya Kurdi membentuk negara independen terus berlanjut.
Pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Khomeini, bahkan mewanti-wanti pemimpin kelompok ini soal upaya kemerdekaan mereka.
Khomeini mengatakan Iran akan membalas dengan respons yang keras ke kelompok Kurdi. Mereka dilaporkan kerap menjadi sasaran persekusi Iran.
Di Irak, Kurdi sempat dijanjikan mendapat otonomi di bawah Perdana Menteri Abdul Karim Qasim.
Namun, karena pemberontakan melawan rezim Irak dari berbagai kelompok, termasuk Partai Baath janji itu tak muncul.
Partai Baath di Irak berkuasa pada 1968. Dua tahun kemudian pemerintah Baath ogah melaksanakan rencana otonomi Kurdi yang sudah dirancang dari pemerintah sebelumnya.
Suku bangsa Kurdi merupakan salah satu komunitas terbesar di dunia yang tak memiliki negara. Menurut laporan Britannica, jumlah Kurdi mencapai 25 hingga 35 juta orang.
Kenapa bangsa Kurdistan masih tak punya negara sendiri?
Sejarah singkat soal bangsa Kurdi tanpa negara bisa ditarik saat Perjanjian Skykes-Picot diteken Inggris dan Prancis pada 1916. Kesepakatan ini membagi Timur Tengah menjadi zona pengaruh kedua negara itu.
Selain soal pengaruh, perjanjian tersebut juga menggambarkan perbatasan Timur Tengah Modern.
Setelah Perang Dunia I muncul Perjanjian Sevres pada 1920. Perjanjian ini membubarkan Kesultanan Utsmaniyah dan usulan soal pembentukan negara Kurdi yang otonom.
Sebelum ada perjanjian itu, Bangsa Kurdi menduduki wilayah Ottoman yang ketika itu mencakup perbatasan baru Iran, Irak, Suriah, dan Turki.
Laporan dari lembaga think tank, Council on Foreign Relation (CFR) menyebut pada 1923, pemimpin baru Turki Mustafa Kemal Ataturk menolak Sevres. Kesepakatan itu lantas diganti dengan Perjanjian Lausanne.
"Perjanjian Lausanne telah melalui negosiasi dengan pemerintah Turki dan menghilangkan referensi apapun soal tanah air Kurdi," demikian laporan CFR.
Sejak saat itu, kelompok Kurdi di berbagai wilayah berulang kali memberontak melawan pemerintah masing-masing.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Gerakan kemerdekaan Kurdi di Iran, Irak, dan Turki
Milisi Kurdi saat melawan ISIS di Suriah. (AP/Baderkhan Ahmad)
Di Iran, Suku Kurdi sempat mendirikan Republik Mahabad dan memiliki pemerintahan independen pada 1946.
Ketika itu, wilayah tersebut masih di bawah kendali Uni Soviet selama Perang Dunia II.
Setelah Uni Soviet menarik pasukan di akhir 1946, Iran kembali menduduki Mahabad. Namun, upaya Kurdi membentuk negara independen terus berlanjut.
Pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Khomeini, bahkan mewanti-wanti pemimpin kelompok ini soal upaya kemerdekaan mereka.
Khomeini mengatakan Iran akan membalas dengan respons yang keras ke kelompok Kurdi. Mereka dilaporkan kerap menjadi sasaran persekusi Iran.
Di Irak, Kurdi sempat dijanjikan mendapat otonomi di bawah Perdana Menteri Abdul Karim Qasim.
Namun, karena pemberontakan melawan rezim Irak dari berbagai kelompok, termasuk Partai Baath janji itu tak muncul.
Partai Baath di Irak berkuasa pada 1968. Dua tahun kemudian pemerintah Baath ogah melaksanakan rencana otonomi Kurdi yang sudah dirancang dari pemerintah sebelumnya.
