Tetangga RI Masih Darurat Gegara Rusuh, PM Didesak Mundur

Negara tetangga Indonesia, Papua Nugini, hingga saat ini masih memberlakukan darurat nasional gegara ibu kota Papua Nugini, Port Moresby, didera kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan dua pekan lalu.

Kini, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape didesak mundur oleh sejumlah pejabat dan politikus di negara itu.

Lihat Juga : Media Asing Soroti Gestur hingga Greenflation Gibran di Debat Cawapres

Salah satu anggota parlemen sekaligus Gubernur Sepik Timur, Allan Bird, mendesak agar Marape mundur dari jabatannya sebagai PM sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Bird mengatakan bahwa kepolisian tidak bisa sepenuhnya dihukum atas kerusuhan dua pekan lalu, seperti dilaporkan media lokal The National dikutip dari Radio New Zealand.

"Anda tidak bisa menghindar, kita harus bertanggung jawab atas itu semua (kerusuhan)," kata Bird.

Ia kemudian menyatakan kerusuhan di Papua Nugini merupakan noda terbesar sepanjang sejarah negara itu berdiri. Kekacauan tersebut juga jadi noda bagi seluruh anggota parlemen, termasuk bagi para penentu kebijakan.

Para pemangku kepentingan, menurut pendapatnya, tak mampu mengatasi masalah-masalah penting di negara tersebut.

Bird mengatakan krisis tenaga kerja dan harga kebutuhan hidup yang terus naik menambah parah frustrasi yang mengakibatkan kerusuhan sehingga 22 orang tewas, banyak kasus pemerkosaan, dan kehancuran pusat bisnis.

Lihat Juga : Media AS Soroti Prabowo dan Singgung Demokrasi RI, Ada Apa?

Pekan lalu, Gubernur Morobe, Luther Wenge, juga menyampaikan desakan agar PM Marape mundur dari jabatannya.

Cara itu disebutnya mampu mengembalikan kepercayaan terhadap pemerintah. Ia juga meminta Marape mundur dari posisi pemimpin Partai Pangu.

Wenge sendiri memilih tetap berada di Partai Pangu, namun menegaskan harus ada pergantian kepemimpinan di partai yang berkuasa tersebut.