Awas Ancaman China, Australia Iming-Imingi RI Cs Bantuan Keamanan

Australia menyatakan siap memberikan lebih banyak bantuan anggaran keamanan untuk negara ASEAN demi menghadapi ancaman maritim China di Laut China Selatan (LCS).

Menteri Luar Negeri Penny Wong mengatakan Australia berniat menggelontorkan US$41,8 juta (Rp656 miliar) selama empat tahun untuk keamanan dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara.

Lihat Juga : Rusia Ramal Negara Eropa Ini Mungkin Akan Bernasib Sama dengan Ukraina

"Kita menghadapi tindakan yang tak stabil, provokatif dan koersif termasuk tindakan tak aman di laut dan di udara," kata Wong saat pidato di konferensi tingkat tinggi ASEAN-Australia di Melbourne pada Senin (4/3), dikutip Reuters.

Dia menambahkan jalur laut yang bebas dan terbuka di Laut China Selatan sangat penting bagi perdagangan di Asia-Pasifik.

"Apa yang terjadi di Laut China Selatan, di Selat Taiwan, dan sub kawasan Mekong, di seluruh Pasifik berdampak kepada kita semua," ujar Wong.

Namun, Wong tak menyebut secara spesifik pihak yang dianggap mengancam kawasan dan pertahanan Asia Pasifik.

Di luar itu, saat bicara kebebasan navigasi di Laut China Selatan biasanya terkait dengan China.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan. Pengakuan sepihak ini kerap memicu perselisihan dengan sejumlah negara anggota ASEAN.

Negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, juga mengklaim memiliki sebagian wilayah di LCS.

Filipina sempat membawa masalah saling klaim itu ke pengadilan arbitrase pada 2016. Pengadilan memutuskan China tak berhak mengklaim perairan tersebut.

Namun, China abai dan dianggap kerap melakukan tindakan agresif di LCS.

Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo, yang hadir dalam KTT ASEAN-Australia, mengatakan LCS punya kepentingan strategis dan memiliki masa depan yang menjanjikan.

"Namun, masa depan seperti itu hanya akan mungkin terjadi jika negara-negara di kawasan ini bertekad menjunjung tinggi kerja sama, dalam hal konfrontasi dan diplomasi mengenai penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan," ujar Manalo.

Lebih lanjut, dia mengatakan arbitrase merupakan bagian hukum internasional. Manalo meminta negara-negara di kawasan harus bersatu untuk menentang tindakan yang bertolak belakang atau tidak konsisten dengan hukum itu.