Kemlu soal WNI Kasus KF-21 Korsel: Masih Jauh Disebut Pencurian Data

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menyatakan masih terlalu jauh untuk menyimpulkan keterlibatan dua warga negara Indonesia (WNI) dalam kasus dugaan pencurian informasi teknologi proyek jet bersama RI-Korea Selatan, KF-21.

Juru bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal meminta tak buru-buru menyebut kasus itu sebagai pencurian data. Sebab, belum ada hasil akhir dari verifikasi yang tengah dilakukan.

Lihat Juga : Rusia Siap Bantu RI Bangun Pembangkit Nuklir Pertama Pada 2032

"Belum ada hasil akhir atau kesimpulan dari verifikasi tersebut. Karena itu, terlalu jauh untuk menyebut ini kasus pencurian data," ujar Iqbal dalam rilis resmi pada Jumat (15/3).

Meski demikian, pihak Kemlu RI membenarkan dua WNI itu terlibat kasus dugaan pencurian informasi teknologi proyek KF-21. Kedua WNI itu bekerja untuk proyek tersebut di Korea Aerospace Industries (KAI).

Iqbal juga menyebut Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) terus memonitor dan mendampingi WNI tersebut sejak kasus muncul. Di sisi lain, ia memastikan tak akan membeberkan identitas rinci WNI terkait karena alasan pribadi.

"Benar bahwa saat ini ada dua WNI yang diverifikasi dalam kasus tersebut," kata Lalu Muhammad Iqbal.

Pernyataan itu muncul usai polisi Korsel menggerebek kantor pusat Korea Aerospace Industries (KAI), tempat dua WNI tersebut bekerja, Kamis (14/3).

Juru bicara KAI mengatakan perusahaan "secara aktif bekerja sama" untuk memastikan bisa memberi apa saja yang diperlukan polisi, dikutip Reuters. Kedua WNI itu berada dalam penyelidikan setelah dituduh berusaha mencuri informasi teknologi terkait KF-21.

Lihat Juga : Tokoh Anti Islam Gagal Jadi PM Belanda Meski Menang Pemilu, Kenapa?

Mereka kedapatan berusaha mengambil file terkait proyek yang disimpan di drive USB, demikian dikutip KSB World.

Pihak berwenang Korsel mengatakan penyelidikan fokus ke identifikasi dokumen spesifik yang coba dicuri para insinyur tersebut.

Dia juga mengatakan USB itu berisi dokumen umum, bukan dokumen yang terkait teknologi strategis yang bisa saja melanggar undang-undang rahasia militer atau perlindungan industri pertahanan teknologi.

KF-21 merupakan proyek bersama Indonesia dan Korsel. RI sepakat untuk menanggung 20 persen dari total biaya senilai 1,7 triliun won. Indonesia nantinya mendapatkan prototipe dan dokumen teknologi dari Korsel.

Lihat Juga : Para Ahli Nuklir Rusia Kunjungi RI, Ada Apa?

Hingga Januari 2019, Indonesia telah membayar 227,2 miliar won. Namun, pemerintah RI masih menunggak pembayaran sekitar satu triliun won dengan alasan kekurangan anggaran.

Sejak prototipe pertama selesai pada April 2021, KF-21 keenam berhasil terbang tahun lalu. Angkatan Udara Korea Selatan juga berencana mengerahkan 120 KF-21 pada 2032.