Resolusi DK PBB di Gaza Disebut Tak Berdampak Langsung, Kenapa?

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan resolusi gencatan senjata Israel dan kelompok perlawanan Hamas pada Senin (25/3).

Resolusi itu mendapat dukungan dari 14 anggota dan satu abstain yakni Amerika Serikat (AS).

Lihat Juga : Tajikistan Geger Rusia Tangkap Pelaku Penembakan di Moskow, Ada Apa?

Poin-poin dalam resolusi tersebut mencakup desakan gencatan senjata saat Ramadan, lebih banyak bantuan kemanusiaan yang masuk, perluasan dan peningkatan bantuan, hingga pembebasan seluruh sandera tanpa syarat.

Usai gencatan senjata itu muncul, pasukan Israel masih menggempur habis-habisan Rafah. Imbas serangan itu, 18 orang tewas.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al Ansari mengatakan resolusi itu tak berdampak langsung.

Qatar merupakan salah satu mediator untuk upaya gencatan senjata Israel-Hamas. Menurut Al Ansari negosiasi soal pertukaran sandera masih berlangsung.

"[Pembicaraan masih] berlangsung," kata Al Ansari pada Selasa (26/3), dikutip AFP.

Dia lalu berujar, "[belum ada] perkembangan apa pun yang mengarah ke pemikiran bahwa salah satu tim telah menarik diri dari negosiasi."

Lihat Juga : Ramai Aksi Anti-Imigran Tajik di Rusia usai Penembakan Massal Moskow

Dalam resolusi terbaru DK PBB, mereka mengakui upaya yang dilakukan Mesir, Qatar, dan AS untuk "penghentian permusuhan", pembebasan sandera, dan peningkatan bantuan.

Penilaian dari pengamat

Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Sya'roni Rofii punya penilaian lain.

"Menurut saya pasti ada dampak jangka menengahnya," kata Sya'roni kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Lihat Juga : KILAS BERITA INTERNASIONAL Israel Ngamuk ke AS soal Resolusi DK PBB sampai Tajikistan Geger

Menurut dia resolusi DK PBB ini merupakan solusi diplomatis. Apa yang terjadi setelah resolusi dirilis itu di luar kemampuan para pihak.

Namun, Sya'roni menegaskan bahwa resolusi tersebut tak tegas tercermin dari sikap AS.

"Posisi AS yang abstain menunjukkan resolusi ini memang tidak terlalu tegas. Target utamanya memang gencatan senjata saja," ujar dia.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tak beda jauh, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Rusia di PBB, Vassily Nebenzia, kecewa dengan resolusi tersebut.

Dia mengartikan gencatan senjata itu hanya berlaku selama Ramadan.

Lihat Juga : Dubes Jepang Ungkap Alasan Negaranya Sangat Butuh TKI

"Sayangnya, apa yang terjadi setelah itu berakhir masih belum jelas karena kata 'lasting' (langgeng) bisa diartikan berbagai cara," ujar Nebenzia.

Nebenzia menilai kata permanen lebih tepat ketimbang lasting.

Lebih lanjut, dia mengatakan istilah lasting tampak seperti pihak yang melindungi Israel masih ingin memberi kebebasan.

Resolusi harus ditegakkan

Meski demikian, resolusi itu tetap harus ditegakkan demikian menurut pengamat hubungan internasional lain dari UI Yon Machmudi.

"Resolusi memiliki kekuatan hukum yang harus ditegakkan. Jangan sampai resolusi menjadi kertas saja tanpa ada proses penegakannya," ujar Yon.

Resolusi DK PBB, lanjut dia, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Lihat Juga : 10 Cabang Teroris ISIS di Dunia, Apa Saja?

Namun, dalam penerapannya pihak terkait di kasus ini adalah Israel masih melanggar dengan melakukan serangan di Rafah.

"Maka ya, harus ada tindakan tegas dari komunitas internasional yang diwakili DK PBB untuk mencegah itu," ungkap Yon.

Tindakan itu bisa berupa sanksi ekonomi yang dijatuhkan untuk Israel.

Israel masih melancarkan agresi ke Palestina sejak 7 Oktober. Mereka juga mendeklarasikan perang melawan Hamas.

Selama agresi, mereka menggempur habis-habisan warga dan objek sipil seperti rumah sakit dan kamp pengungsian. Hingga kini, lebih dari 32.300 orang di Palestina meninggal gegara serangan pasukan Zionis.