Fakta-fakta Demo Ricuh di Kenya hingga Kakak Tiri Obama Jadi Korban

Kenya ricuh setelah setidaknya 13 pedemo tewas akibat berondong peluru polisi saat berunjuk rasa memprotes undang-undang reformasi pajak, Selasa (25/6).

Kericuhan bermula ketika ratusan pedemo mengepung gedung parlemen di ibu kota Nairobi pada Selasa malam. Saat itu, anggota parlemen tengah meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur kenaikan pajak.

Lihat Juga : Polisi Tembaki Pedemo Tolak UU Kenaikan Pajak di Kenya, 10 Tewas

Masyarakat tak setuju dengan beleid itu karena dinilai semakin mencekik nasib rakyat.

Berikut sejumlah fakta demonstrasi di Kenya.

Aparat tembak pedemo dengan peluru tajam

Aparat kepolisian mulanya berupaya membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Namun, karena massa tak kunjung bubar dan melempar balik gas tersebut, polisi akhirnya menembak peluru tajam ke arah demonstran.

Setidaknya 13 orang tewas akibat tembakan tersebut. Auma Obama, aktivis sekaligus kakak tiri eks Presiden Amerika Serikat Barack Obama, juga menjadi korban tembakan gas air mata.

Lihat Juga : Demo Berdarah Kenya, Kakak Tiri Obama Jadi Korban Sasaran Polisi

"Saya di sini karena--lihat apa yang sedang terjadi. Para pemuda Kenya berdemonstrasi untuk hak-hak mereka. Mereka berunjuk rasa dengan bendera dan spanduk," kata Auma Obama kepada reporter CNN di lokasi peristiwa.

"Saya bahkan tidak bisa melihat lagi. Kami ditembak gas air mata," lanjut dia sambil terbatuk dan melindungi matanya dari gas air mata yang menyebar.

Menurut Asosiasi Medis Kenya, 31 orang terluka dalam demonstrasi pada Selasa malam. Para korban luka termasuk 13 orang yang tertembak peluru tajam dan empat orang tertembak peluru karet, demikian dilaporkan Al Jazeera.

Presiden duga ada penyusup

Presiden Kenya William Ruto menduga ada sejumlah penyusup yang berkamuflase dalam demonstrasi yang mulanya damai itu.

"Tidak teratur, atau bahkan mungkin, penjahat yang berpura-pura menjadi pengunjuk rasa damai memerintah teror terhadap rakyat, wakil terpilih mereka, dan lembaga-lembaga yang didirikan di bawah Konstitusi kita. Dengan itu mereka berharap untuk bebas dari hukuman," kata Ruto, seperti dikutip CNN.

Apa itu reformasi pajak yang diprotes warga?

RUU Keuangan 2024 diperkenalkan di parlemen pada awal Mei lalu. Sejak itu, masyarakat terus melakukan protes karena tak setuju dengan aturan yang ditetapkan.

RUU ini mencakup aturan mengenai kenaikan pajak, termasuk pungutan baru atas pembuatan konten digital yang dimonetisasi, serta kenaikan pajak sebesar 5 persen pada pembayaran digital seperti transfer bank maupun uang digital.

Aturan ini sangat berdampak buruk bagi negara yang begitu bergantung pada uang seluler seperti Kenya.

Sejumlah aturan lain yang ditentang warga Kenya yaitu usulan untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 16 persen pada roti, serta pajak cukai sebesar 25 persen pada minyak goreng nabati mentah dan olahan yang diproduksi di dalam negeri.

RUU juga mengatur soal biaya pendapatan tambahan sebesar 2,75 persen bagi penerima gaji yang terdaftar dalam program asuransi kesehatan nasional. Pajak tahunan sebesar 2,5 persen juga ditetapkan bagi kendaraan bermotor.

Hapus sejumlah aturan pajak

Setelah serangkaian protes beberapa waktu lalu, parlemen akhirnya mengumumkan amandemen darurat.

Dalam konferensi pers, ketua komite keuangan Kenya, Kuria Kimani, menyatakan bahwa parlemen akan menghapus penetapan pajak atas roti, minyak, kendaraan bermotor, dan transaksi keuangan termasuk pembayaran uang seluler.

Usulan "retribusi lingkungan" untuk barang-barang plastik seperti popok, pembalut perempuan, dan telepon hanya akan berlaku bagi barang-barang impor, bukan produsen lokal.

Retribusi asuransi kesehatan dan perumahan bagi penerima gaji juga disebut akan dikurangi.

Lihat Juga : Adik Perempuan Bos Hamas Haniyeh Tewas Dibunuh Israel

Kenapa reformasi pajak ini sangat sensitif?

Warga Kenya sudah sangat tertekan bahkan tanpa aturan kenaikan pajak semacam itu. Pasalnya, masyarakat saat ini hidup di tengah melambungnya biaya hidup dan pangan di negara tersebut.

Para pengunjuk rasa juga menyatakan bahwa sejak pelantikan Ruto pada 2022 lalu, masyarakat justru semakin banyak dikenakan pajak, sementara layanan publik yang diberikan belum meningkat signifikan.

Mereka pun menuding pemerintahan Ruto mengenakan pajak untuk korupsi alih-alih meningkatkan fasilitas sosial.