Bagaimana Relasi AS dengan RI di Bawah Trump dan Prabowo?
CNN Indonesia
Jumat, 08 Nov 2024 10:16 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Donald Trump bakal jadi Presiden AS lagi, bagaimana hubungannya dengan RI? (REUTERS/Brian Snyder)
Jakarta, CNN Indonesia --
Mantan Presiden Amerika SerikatDonald Trump menang pemilihan presiden (pilpres) AS 2024 usai mengamankan suara melebihi ambang batas Electoral College.
Hingga Kamis (7/11), hasil penghitungan suara menunjukkan Trump mengamankan 295 suara elektor, sedangkan rivalnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris, meraup 226 suara.
Pilpres AS merupakan momen krusial yang akan menentukan arah kebijakan Amerika Serikat ke depan, yang memengaruhi hubungan AS dengan negara-negara global, termasuk Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, bagaimana relasi Indonesia masa pemerintahan Prabowo dan Amerika Serikat di bawah Trump?
Pengamat sekaligus Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Affabile Rifawan, mengatakan hubungan antara Republik Indonesia (RI) dan Amerika Serikat bergantung pada interaksi antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih AS Donald Trump.
Affabile menuturkan ada hal yang menarik mengenai hubungan Prabowo-Trump, yakni ketika Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat pada 2020 lalu. Saat itu Presiden Amerika Serikat masih Donald Trump.
Sebelum kunjungan tersebut, Prabowo merupakan orang yang ditolak menginjakkan kaki ke AS karena alasan yang tak diketahui, diduga berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dituduhkan ke Prabowo di masa lalu.
Namun larangan yang sudah berlaku selama 20 tahun itu seakan musnah ketika Prabowo secara resmi diundang ke Pentagon untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan AS kala itu, Mark T Esper. Prabowo ketika itu menjabat Menteri Pertahanan RI di bawah pemerintahan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi).
"Nah itu jadi hal yang menarik. Apakah memang nanti Prabowo bisa menjalin chemistry antara Prabowo sebagai Presiden RI dan juga Trump sebagai Presiden AS. Karena kalau misalnya dilihat dari pandangan persepsi orang Indonesia, memang kalau kita lihat perbandingan antara Obama, Trump, dan Biden, orang-orang Indonesia memandang hubungan Indonesia itu lebih positif ketika pemerintahannya Obama dan Biden. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Prabowo [bisa menjalin hubungan baik dengan Trump]," kata Affabile kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).
Strategi penyeimbang antara AS dan China
Affabile menuturkan Prabowo aktif melakukan kunjungan ke luar negeri, berbeda dengan Jokowi di pemerintahan RI sebelumnya. Oleh sebab itu, kedekatan maupun jurus diplomasi yang dimainkan Prabowo bisa menjadi salah satu poin kunci terhadap hubungan RI-AS, di mana Trump merupakan presidennya.
"Kalau misalnya kita berkaca pada mantan mertuanya, hubungan AS dan Indonesia cukup dekat pada saat zaman Pak Soeharto. Siapa tahu Prabowo juga bisa melakukan hal seperti itu yang nantinya bisa jadi balancing strategy untuk ke China," ucap Affabile.
Pertarungan perebutan pengaruh antara AS dan China sejak dulu sangat signifikan dirasakan oleh Indonesia, khususnya di bidang perekonomian. Di masa pemerintahan Trump sebelumnya, AS dan China bersaing ketat hingga berujung pada pengenaan tarif dari kedua negara.
Hal ini sangat berdampak pada China, termasuk pula Indonesia yang begitu bergantung pada China.
Terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden AS pun membuat khawatir sejumlah pihak di RI mengenai potensi terjadinya perang dagang lagi.
Sebelum terpilih, Trump sempat menggembar-gemborkan niat untuk mengenakan pajak sampai 200 persen pada China jika berani menyerang Taiwan, wilayah yang diklaim China sebagai bagian dari negaranya.
Trump mengusulkan untuk mengenakan tarif menyeluruh sebesar 10-20 persen pada hampir semua impor. Ia juga mengusulkan tarif sebesar 60 persen atau lebih pada barang-barang dari China guna meningkatkan sektor manufaktur Amerika Serikat.
Mengenai kekhawatiran perang dagang ini, Affabile mengatakan bahwa Indonesia memang berpotensi terpengaruh jika terjadi perlambatan pada perekonomian di China.
Kendati begitu, Indonesia juga memiliki peluang untuk melakukan perimbangan dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump yang begitu ketat. Seperti misalnya dengan mengalihkan pasar ke AS, meskipun kecil kemungkinannya, atau pun ke negara-negara lain selain China.
"Misalnya industri nikel kita, siapa tahu dengan adanya Trump bisa jadi peluang ke depan ketegangan dagang antara kita dengan Uni Eropa bisa dimediasi oleh Trump. Tapi mungkin dengan kompensasi juga. Apakah nikel kita ada yang diekspor ke AS atau enggak. Itu bisa dilakukan juga," ucap Affabile.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Selain mengenai perekonomian, terpilihnya Trump sebagai Presiden AS juga memberikan sinyal positif bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Selama ini, Asia Tenggara didominasi oleh China, terutama berhubungan dengan aktivitas latihan militer Beijing di kawasan.
Dengan terpilihnya Trump sebagai presiden AS, kata Affabile, akan terjadi stabilitas di kawasan Asia Tenggara karena ia pasti akan lebih agresif dan asertif terhadap China.
"Ini juga berlaku ketika pada saat Trump di periode pertama di mana RI dan AS sering mengadakan latihan bersama terutama di aspek keamanan maritim. Jadi AS menginginkan Indonesia menjadi vocal point-nya mereka di kawasan Asia Tenggara ini. Tapi kan kalau Indonesia sendiri sifatnya politiknya bebas aktif jadi tidak mungkin kita hanya memihak ke AS," kata Affabile.
Indonesia baru-baru ini mengajukan untuk bergabung dalam forum ekonomi BRICS. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono pada 27 Oktober lalu menyatakan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan bahwa RI ingin menjadi anggota BRICS.
Anggota BRICS saat ini di antaranya Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, dan Ethiopia. Forum itu selama ini dikhawatirkan oleh Amerika Serikat karena BRICS terang-terangan menentang dominasi AS.
Menurut Affabile, AS akan memantau ketat proses bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS, yang tentunya akan memakan waktu yang tak sebentar.
"Nah apakah pada saat Trump, Indonesia akan menjadi anggota resmi BRICS atau tidak itu pasti terlihat dari dinamika hubungan yang terjadi. Pasti akan ada tarik ulur kepentingan antara Indonesia dan juga negara BRICS dan AS itu sendiri," ucap Affabile.
Affabile menekankan Indonesia menerapkan politik bebas aktif sehingga RI tentu tak ingin melakukan permusuhan dengan negara-negara sahabatnya.
Oleh sebab itu, semua akan bergantung pada bagaimana Indonesia menggunakan BRICS untuk menjembatani Amerika Serikat dan rival-rivalnya di BRICS, yakni Rusia dan China.
"Apakah memang nanti Prabowo bisa menjembatani itu atau memang nanti akan ada manfaat dari AS yang membuat Indonesia ragu untuk gabung secara resmi terhadap BRICS, jadi tergantung dinamika ke depannya seperti apa," ujarnya.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran lainnya, Teuku Rezasyah, juga berpandangan Trump kemungkinan akan mempertanyakan keseriusan RI memasuki BRICS. Sebab BRICS dikhawatirkan berkembang menjadi kekuatan politik dan militer guna menyaingi AS.
Rezasyah pun mengatakan RI ke depan perlu meyakinkan AS bahwa keikutsertaannya dalam BRICS adalah murni demi kepentingan nasional RI dalam kerangka kebijakan luar negeri bebas aktif.
"RI dalam BRICS adalah baik bagi AS, karena RI dapat menjadi negara yang berpotensi mengingatkan BRICS untuk senantiasa fokus pada visi dan misi BRICS, yakni kerjasama ekonomi dan pembangunan, guna turut mendukung sebuah dunia yang semakin makmur dan bermartabat," kata Rezasyah kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).
Jakarta, CNN Indonesia --
Mantan Presiden Amerika SerikatDonald Trump menang pemilihan presiden (pilpres) AS 2024 usai mengamankan suara melebihi ambang batas Electoral College.
Hingga Kamis (7/11), hasil penghitungan suara menunjukkan Trump mengamankan 295 suara elektor, sedangkan rivalnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris, meraup 226 suara.
Pilpres AS merupakan momen krusial yang akan menentukan arah kebijakan Amerika Serikat ke depan, yang memengaruhi hubungan AS dengan negara-negara global, termasuk Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, bagaimana relasi Indonesia masa pemerintahan Prabowo dan Amerika Serikat di bawah Trump?
Pengamat sekaligus Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Affabile Rifawan, mengatakan hubungan antara Republik Indonesia (RI) dan Amerika Serikat bergantung pada interaksi antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih AS Donald Trump.
Affabile menuturkan ada hal yang menarik mengenai hubungan Prabowo-Trump, yakni ketika Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat pada 2020 lalu. Saat itu Presiden Amerika Serikat masih Donald Trump.
Sebelum kunjungan tersebut, Prabowo merupakan orang yang ditolak menginjakkan kaki ke AS karena alasan yang tak diketahui, diduga berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dituduhkan ke Prabowo di masa lalu.
Namun larangan yang sudah berlaku selama 20 tahun itu seakan musnah ketika Prabowo secara resmi diundang ke Pentagon untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan AS kala itu, Mark T Esper. Prabowo ketika itu menjabat Menteri Pertahanan RI di bawah pemerintahan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi).
"Nah itu jadi hal yang menarik. Apakah memang nanti Prabowo bisa menjalin chemistry antara Prabowo sebagai Presiden RI dan juga Trump sebagai Presiden AS. Karena kalau misalnya dilihat dari pandangan persepsi orang Indonesia, memang kalau kita lihat perbandingan antara Obama, Trump, dan Biden, orang-orang Indonesia memandang hubungan Indonesia itu lebih positif ketika pemerintahannya Obama dan Biden. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Prabowo [bisa menjalin hubungan baik dengan Trump]," kata Affabile kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).
Strategi penyeimbang antara AS dan China
Affabile menuturkan Prabowo aktif melakukan kunjungan ke luar negeri, berbeda dengan Jokowi di pemerintahan RI sebelumnya. Oleh sebab itu, kedekatan maupun jurus diplomasi yang dimainkan Prabowo bisa menjadi salah satu poin kunci terhadap hubungan RI-AS, di mana Trump merupakan presidennya.
"Kalau misalnya kita berkaca pada mantan mertuanya, hubungan AS dan Indonesia cukup dekat pada saat zaman Pak Soeharto. Siapa tahu Prabowo juga bisa melakukan hal seperti itu yang nantinya bisa jadi balancing strategy untuk ke China," ucap Affabile.
Pertarungan perebutan pengaruh antara AS dan China sejak dulu sangat signifikan dirasakan oleh Indonesia, khususnya di bidang perekonomian. Di masa pemerintahan Trump sebelumnya, AS dan China bersaing ketat hingga berujung pada pengenaan tarif dari kedua negara.
Hal ini sangat berdampak pada China, termasuk pula Indonesia yang begitu bergantung pada China.
Terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden AS pun membuat khawatir sejumlah pihak di RI mengenai potensi terjadinya perang dagang lagi.
Sebelum terpilih, Trump sempat menggembar-gemborkan niat untuk mengenakan pajak sampai 200 persen pada China jika berani menyerang Taiwan, wilayah yang diklaim China sebagai bagian dari negaranya.
Trump mengusulkan untuk mengenakan tarif menyeluruh sebesar 10-20 persen pada hampir semua impor. Ia juga mengusulkan tarif sebesar 60 persen atau lebih pada barang-barang dari China guna meningkatkan sektor manufaktur Amerika Serikat.
Mengenai kekhawatiran perang dagang ini, Affabile mengatakan bahwa Indonesia memang berpotensi terpengaruh jika terjadi perlambatan pada perekonomian di China.
Kendati begitu, Indonesia juga memiliki peluang untuk melakukan perimbangan dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump yang begitu ketat. Seperti misalnya dengan mengalihkan pasar ke AS, meskipun kecil kemungkinannya, atau pun ke negara-negara lain selain China.
"Misalnya industri nikel kita, siapa tahu dengan adanya Trump bisa jadi peluang ke depan ketegangan dagang antara kita dengan Uni Eropa bisa dimediasi oleh Trump. Tapi mungkin dengan kompensasi juga. Apakah nikel kita ada yang diekspor ke AS atau enggak. Itu bisa dilakukan juga," ucap Affabile.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Sinyal Positif untuk Stabilitas Kawasan
Bagaimana hubungan RI dengan AS di bawah Prabowo dan Trump? (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Selain mengenai perekonomian, terpilihnya Trump sebagai Presiden AS juga memberikan sinyal positif bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Selama ini, Asia Tenggara didominasi oleh China, terutama berhubungan dengan aktivitas latihan militer Beijing di kawasan.
Dengan terpilihnya Trump sebagai presiden AS, kata Affabile, akan terjadi stabilitas di kawasan Asia Tenggara karena ia pasti akan lebih agresif dan asertif terhadap China.
"Ini juga berlaku ketika pada saat Trump di periode pertama di mana RI dan AS sering mengadakan latihan bersama terutama di aspek keamanan maritim. Jadi AS menginginkan Indonesia menjadi vocal point-nya mereka di kawasan Asia Tenggara ini. Tapi kan kalau Indonesia sendiri sifatnya politiknya bebas aktif jadi tidak mungkin kita hanya memihak ke AS," kata Affabile.
Indonesia baru-baru ini mengajukan untuk bergabung dalam forum ekonomi BRICS. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono pada 27 Oktober lalu menyatakan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan bahwa RI ingin menjadi anggota BRICS.
Anggota BRICS saat ini di antaranya Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, dan Ethiopia. Forum itu selama ini dikhawatirkan oleh Amerika Serikat karena BRICS terang-terangan menentang dominasi AS.
Menurut Affabile, AS akan memantau ketat proses bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS, yang tentunya akan memakan waktu yang tak sebentar.
"Nah apakah pada saat Trump, Indonesia akan menjadi anggota resmi BRICS atau tidak itu pasti terlihat dari dinamika hubungan yang terjadi. Pasti akan ada tarik ulur kepentingan antara Indonesia dan juga negara BRICS dan AS itu sendiri," ucap Affabile.
Affabile menekankan Indonesia menerapkan politik bebas aktif sehingga RI tentu tak ingin melakukan permusuhan dengan negara-negara sahabatnya.
Oleh sebab itu, semua akan bergantung pada bagaimana Indonesia menggunakan BRICS untuk menjembatani Amerika Serikat dan rival-rivalnya di BRICS, yakni Rusia dan China.
"Apakah memang nanti Prabowo bisa menjembatani itu atau memang nanti akan ada manfaat dari AS yang membuat Indonesia ragu untuk gabung secara resmi terhadap BRICS, jadi tergantung dinamika ke depannya seperti apa," ujarnya.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran lainnya, Teuku Rezasyah, juga berpandangan Trump kemungkinan akan mempertanyakan keseriusan RI memasuki BRICS. Sebab BRICS dikhawatirkan berkembang menjadi kekuatan politik dan militer guna menyaingi AS.
Rezasyah pun mengatakan RI ke depan perlu meyakinkan AS bahwa keikutsertaannya dalam BRICS adalah murni demi kepentingan nasional RI dalam kerangka kebijakan luar negeri bebas aktif.
"RI dalam BRICS adalah baik bagi AS, karena RI dapat menjadi negara yang berpotensi mengingatkan BRICS untuk senantiasa fokus pada visi dan misi BRICS, yakni kerjasama ekonomi dan pembangunan, guna turut mendukung sebuah dunia yang semakin makmur dan bermartabat," kata Rezasyah kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).
