Pangeran MbS Kutuk Agresi Israel ke Gaza, Sebut Genosida

Putra Mahkota sekaligus penguasa de facto Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) mengutuk serangan Israel ke wilayah Gaza sebagai bentuk genosida.

Hal tersebut disampaikan MbS dalam pidatonya di pertemuan puncak para pemimpin negara-negara Muslim dan Arab di Riyadh, Senin (11/11).

Lihat Juga : Pangeran MbS Minta Israel Tahan Diri: Jangan Serang Iran

"Kerajaan [Arab Saudi] mengutuk keras dan menolak dengan tegas genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina," kata MbS, mengutip Reuters.

Selain itu, dia juga mendesak komunitas internasional untuk menghentikan Israel menyerang Iran dan menghormati kedaulatan Iran.

Pada September lalu, MbS mengatakan bahwa kerajaan tidak akan mengakui Israel kecuali jika negara Palestina terbentuk.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah berusaha untuk menengahi kesepakatan normalisasi antara Arab Saudi dan Israel yang akan mencakup jaminan keamanan AS untuk kerajaan tersebut, di antara kesepakatan-kesepakatan bilateral lainnya antara Washington dan Riyadh.

Serangan militer Israel ke Gaza dalam 13 bulan terakhir telah menewaskan puluhan ribu orang, membuat hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi, menyebabkan krisis kelaparan, dan menimbulkan tuduhan genosida di Pengadilan Dunia, yang dibantah oleh Israel.

Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan hampir 70 persen korban tewas di Gaza, Palestina, akibat agresi militer Israel adalah perempuan dan anak-anak.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat (8/11), seperti dikutip dari Reuters, Kantor HAM PBB dalam laporan setebal 32 halaman menyatakan telah memverifikasi identitas para korban.

Lihat Juga : Israel Bombardir Gaza, Lebanon, dan Suriah Sekali Serang, 88 Tewas

Hasilnya, "Hampir 70 persen korban tewas adalah perempuan dan anak-anak."

PBB pun mengutuk hal tersebut dengan menyatakannya sebagai pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.

"Penting untuk melakukan perhitungan yang matang sehubungan dengan tuduhan pelanggaran serius terhadap hukum internasional melalui badan peradilan yang kredibel dan tidak memihak dan, sementara itu, semua informasi dan bukti yang relevan dikumpulkan dan disimpan," kata Komisaris Tinggi PBB untuk urusan HAM, Volker Turk.