Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad, kabur dan diberikan suaka oleh Rusia, setelah kelompok pejuang menggulingkan rezim pemerintahannya pada Minggu (8/12).
Usai ditinggal kabur Assad, pemimpin pejuang Suriah menunjuk eks Perdana Menteri Mohammed Ghazi Al Jalali sebagai pemimpin sementara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ulasannya dalam Kilas Internasional hari ini, Selasa (10/12).
Rusia dilaporkan telah memberi suaka politik kepada mantan Presiden Suriah Bashar Al Assad usai dirinya tiba di Moskow pada Minggu (8/12) waktu setempat.
Rusia memberikan suaka politik kepada Al Assad untuk memastikan keamanan pangkalan militer mereka di Suriah.
Selain itu, suaka ini juga diberikan untuk menjaga hubungan diplomatik Rusia dengan Suriah yang sudah terjalin sejak lama, demikian dikutip dari Reuters.
Seorang sumber yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa saat ini kelompok pemberontak Suriah sudah berjanji bakal menjaga pangkalan militer Rusia.
Meski begitu, sumber itu mengatakan bahwa situasi di sekitar pangkalan militer Rusia saat ini kian tegang usai kelompok pemberontak menggulingkan rezim Al Assad.
Korea Selatan melarang Presiden Yoon Suk Yeol bepergian keluar negeri usai lolos dari mosi pemakzulan setelah drama penetapan darurat militer sepihak pada Sabtu (7/12).
Larangan bepergian terhadap presiden ini dikonfirmasi oleh Kantor Investigasi Korupsi Korsel pada Senin (9/12).
Pencekalan ini dikeluarkan polisi Korsel ketika jaksa mempertimbangkan kemungkinan menjatuhkan dakwaan terhadap Yoon atas dugaan upaya pemberontakan dengan menerapkan darurat militer namun gagal pada 3 Desember lalu.
Pemimpin pejuang Suriah menunjuk mantan Perdana Menteri Mohammed Ghazi Al Jalali sebagai pemimpin sementara negara tersebut usai Presiden Bashar Al Assad digulingkan.
Pemimpin milisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammed Al Julani, mengatakan Al Jalali akan menjadi pemimpin sementara Suriah di kala kekosongan pemimpin usai Assad digulingkan.
Ia berujar langkah ini diambil sembari pihak berwenang mempersiapkan pemilihan umum dan membentuk pemerintahan baru.
Al Julani mengatakan Al Jalali bakal bertugas mengawasi operasional kementerian dan lembaga negara hingga badan-badan tersebut sepenuhnya diserahkan ke pemerintahan baru. Selama waktu itu, pasukan militer di Damaskus tidak boleh mendekati lembaga-lembaga negara dan tak boleh melepaskan tembakan di udara.