Profil Mohammed Al Bashir, PM Sementara Suriah Pasca Rezim Assad Tamat

CNN Indonesia
Rabu, 11 Des 2024 09:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --

Kelompok milisi Suriah menunjuk Mohammed Al Bashir sebagai perdana menteri sementara pasca runtuhnya pemerintahan Presiden Bashar Al Assad.

Keputusan itu muncul usai pemimpin Hayat Tahrir Al Sham (HTS) Abu Mohammed Al Julani bertemu dengan PM Suriah Mohammed Al Jalali dan Wakil Presiden Faisal Mekdad untuk membahas pemerintahan transisi pada Senin (9/12). HTS merupakan pemimpin pemberontakan kilat yang menggulingkan rezim Al Assad.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Komando umum telah menugaskan kami untuk menjalankan pemerintahan transisi hingga 1 Maret," kata Al Bashir pada Selasa (10/12).

Siapa Mohammed Al Bashir?

Mohammed Al Bashir merupakan kepala Syrian Salvation Government, yakni pemerintahan yang dikendalikan HTS di Provinsi Idlib, sejak Januari 2024.

Ia lahir di wilayah Jabal Zawiya, Idlib, pada pertengahan 1980-an.

Menurut CV yang diterbitkan oleh Syrian Salvation Government, Al Bashir merupakan seorang insinyur yang pernah belajar teknik elektro di Universitas Aleppo.

Dia memiliki kualifikasi dalam Bahasa Inggris, perencanaan administrasi dan manajemen proyek, serta gelar dalam Syariah dan hukum dari Universitas Idlib.

Dilansir dari Middle East Eye (MEE), sebelum bergabung dengan pemerintahan oposisi, Al Bashir bekerja sebagai kepala departemen instrumen di Perusahaan Gas Suriah.

Dia meninggalkan pekerjaan itu pada 2021 dan bergabung dengan "jajaran revolusioner" di Idlib.

Di dalam pemerintahan oposisi, Al Bashir ditunjuk sebagai menteri pembangunan dan urusan kemanusiaan selama 2022-2023.

Pada bulan Januari, Dewan Syura pun memilihnya sebagai perdana menteri di Idlib.

Idlib mulanya dijalankan oleh beberapa kelompok oposisi yang menentang rezim Al Assad sejak perang saudara pecah pada 2011. HTS kemudian mengonsolidasikan kendalinya di daerah tersebut pada 2017.

Syrian Salvation Government dianggap sebagai administrasi teknokratis dengan berbagai bidang pemerintahan seperti kesehatan dan pendidikan didelegasikan ke lembaga lokal dan organisasi bantuan asing. Mereka sementara itu mengendalikan keamanan dan ekonomi.

Kendati begitu, pemerintahan di Idlib tak menyukai perbedaan pendapat. HTS kerap menangkap dan melakukan kekerasan terhadap mereka yang berseberangan.



(blq/dna)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER