Jaksa Minta Perpanjangan Masa Penahanan Yoon Suk Yeol

Jaksa mengajukan perpanjangan masa penahanan Presiden Yoon Suk Yeol ke pengadilan pada Sabtu (25/1) atas perkara upaya darurat militer. Permintaan diajukan sehari setelah pengadilan menolak pengajuan yang sama pada Jumat (24/1).

Jaksa penuntut mengajukan perpanjangan masa penahanan Yoon ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul sekitar empat jam setelah yang pengajuan sebelumnya ditolak. Mereka meminta Yoon ditahan hingga 6 Februari.

Lihat Juga : Masa Tahanan Diperpanjang, Pendukung Presiden Yoon Ngamuk Rusak Gedung

Kantor berita Yonhap pada Sabut (25/1) memberitakan permintaan tersebut muncul setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan.

"Mengingat kasus-kasus sebelumnya jaksa melakukan penyelidikan tambahan, termasuk penggerebekan, atas kasus-kasus yang dilimpahkan oleh CIO, dan peraturan Undang-Undang Acara Pidana, hak jaksa untuk melakukan penyelidikan tambahan secara wajar diakui," kata jaksa penuntut.

"Dengan demikian, diperlukan perpanjangan masa penahanan."

Pada Jumat (24/1), Pengadilan Distrik Pusat Seoul menolak permintaan perpanjangan tersebut, dengan mengatakan sulit melihat alasan yang cukup kuat bagi jaksa penuntut melanjutkan penyelidikan.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut dikarenakan CIO telah menyelidiki kasus tersebut dan merujuknya ke jaksa penuntut dengan permintaan dakwaan.

CIO telah melimpahkan kasus tersebut ke jaksa penuntut sebelumnya karena lembaga tersebut tidak memiliki mandat hukum untuk mendakwa seorang presiden.

Setelah tindakan jaksa penuntut, tim hukum Yoon sekali lagi menyerukan pembebasannya segera, dengan alasan ilegalitas proses tersebut.

"Upaya jaksa penuntut meminta perpanjangan surat perintah penangkapan secara langsung melanggar ketentuan hukum yang mengatur CIO, dan menambah lapisan ilegalitas lain pada proses yang sudah melanggar hukum," kata jaksa penuntut. kata pengacara dalam sebuah pernyataan.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa menyuarakan pernyataan serupa, mendesak pembebasannya segera dan menekankan bahwa ia harus menghadapi penyelidikan tanpa penahanan fisik.

"Pengadilan pada dasarnya telah mengonfirmasi bahwa penyelidikan CIO cacat sejak awal," kata Rep. Shin Dong-uk, juru bicara PPP.

Sementara itu, oposisi utama Partai Demokrat (DP) meminta jaksa penuntut untuk mendakwa Yoon dalam jangka waktu yang ditentukan.

Cho Seung-rae, juru bicara senior DP, mengatakan bahwa bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan pemberontakan Yoon telah dikumpulkan selama penyelidikan terhadap pejabat militer senior lainnya.

Badan penegak hukum sedang menyelidiki Yoon atas tuduhan bahwa ia menjadi dalang di balik pemberlakuan darurat militer pada 3 Desember 2024 yang telah memicu kekacauan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Yoon menghadapi tuduhan berkolusi dengan Menteri Pertahanan saat itu Kim Yong-hyun dan yang lainnya untuk memulai kerusuhan dengan mengumumkan darurat militer.

Yoon Suk Yeol juga diduga menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen agar tidak memberikan suara menentang keputusan tersebut.

Yoon saat ini ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, sebelah selatan ibu kota, sementara persidangan di Mahkamah Konstitusi juga sedang berlangsung untuk menentukan akan mendukung atau menolak pemakzulannya oleh Majelis Nasional.

Jika didukung, Yoon Suk Yeol akan dicopot dari jabatannya, yang akan memicu pemilihan presiden dadakan dalam waktu 60 hari. Namun, jika tidak, Yoon Suk Yeol akan diangkat kembali.