Parlemen Vietnam Resmi Pangkas Drastis Anggaran sampai Kementerian

Parlemen Vietnam menyetujui pemangkasan satu dari lima pekerjaan di sektor publik dan memotong anggaran pemerintah hingga miliaran dolar untuk program efisiensi besar-besaran pada Selasa (18/2).

Dikutip AFP, menurut pernyataan situs parlemen, Majelis Nasional Vietnam menyetujui "struktur organisasi baru pemerintah".

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi besar-besaran yang dilakukan Vietnam di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Partai Komunis To Lam.

Menurut pemerintah Vietnam, dalam lima tahun ke depan, satu dari lima pegawai negeri akan kehilangan pekerjaannya atau diberi opsi pensiun dini.

Vietnam sedang berupaya meningkatkan efisiensi pemerintahan dan menghapus pejabat yang dianggap kurang kompeten. To Lam menganggap lembaga negara tidak boleh menjadi "tempat berlindung bagi pejabat yang lemah."

Kebijakan ini tidak hanya memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor, termasuk media, kepolisian, dan militer.

Beberapa kementerian, termasuk transportasi, perencanaan dan investasi, komunikasi, serta tenaga kerja, telah dihapus. Pemangkasan juga akan berdampak pada sektor media, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan militer.

Hingga 2022, hampir dua juta orang bekerja di sektor publik menurut data pemerintah, meskipun Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan jumlahnya jauh lebih tinggi.

Sebanyak 20 persen dari pekerjaan ini akan dihapus dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah memperkirakan reformasi ini akan menghemat sekitar 113 triliun dong atau setara Rp71,86 triliun dalam lima tahun ke depan. Namun, untuk program pensiun dini dan pesangon, Vietnam harus mengeluarkan lebih dari US$5 miliar.

Meski demikian, beberapa pihak khawatir bahwa justru pegawai yang paling kompeten akan memilih keluar karena memiliki lebih banyak pilihan karier di luar pemerintahan.

Keputusan ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai negeri, karena selama ini bekerja di sektor pemerintahan dianggap sebagai pekerjaan yang aman seumur hidup.

Reformasi ini berlangsung kala Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump juga tengah mengupayakan hal serupa.