Trump PHK Lebih dari 1.300 Staf Kemlu AS

Departemen Luar Negeri AS mulai memberhentikan lebih dari 1.300 pegawai pada Jumat (11/7) sebagai bagian dari kampanye Presiden Donald Trump untuk mengurangi jumlah pegawai pemerintah federal besar-besaran.

AFP memberitakan seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pegawai Dinas Luar Negeri telah diberitahu bahwa mereka akan dipecat.

Lihat Juga : Trump Mulai PHK PNS Kemlu AS, Bakal Tutup Kantor Perang

Pemutusan hubungan kerja (PHK) di departemen tersebut terjadi tiga hari setelah Mahkamah Agung membuka jalan bagi pemerintahan Trump untuk mulai melakukan pemecatan massal pegawai federal.

Pengadilan Tinggi yang didominasi kaum konservatif mencabut larangan yang dijatuhkan pengadilan yang lebih rendah terhadap rencana Trump untuk berpotensi memberhentikan puluhan ribu pegawai pemerintah.

Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika (AFSA) mengecam PHK yang dilakukan Departemen Luar Negeri, menyebutnya sebagai "pukulan telak bagi kepentingan nasional AS."

[Gambas:Video CNN]

"Di tengah ketidakstabilan global yang hebat, dengan perang yang berkecamuk di Ukraina, konflik antara Israel dan Iran, dan rezim otoriter yang menguji batas-batas tatanan internasional, AS memilih memangkas tenaga kerja diplomatik garda terdepannya," kata AFSA dalam pernyataan resmi.

"Kami menentang keputusan ini dengan sekeras-kerasnya," mereka menegaskan. 

Departemen Luar Negeri mempekerjakan lebih dari 80.000 orang di seluruh dunia tahun lalu, dengan sekitar 17.700 di antaranya bekerja di dalam negeri.

PHK di Kemlu AS merupakan langkah Trump merestrukturisasi lembaga untuk memastikan kebijakan luar negeri selaras dengan kepentingan American First.

Upaya tersebut kemungkinan akan berdampak ke banyak orang termasuk anggota dinas luar negeri yang memperjuangkan kepentingan AS di tengah dominasi Rusia-China.

Pemecatan staf di Kemlu juga sudah diprediksi banyak pihak. Pada Februari lalu, Trump meminta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk merombak kebijakan luar negeri sesuai keinginan presiden dan partai.

Trump juga berulang kali sesumbar sedang membersihkan negara dengan memecat anggota yang tak loyal.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan restrukturisasi besar-besaran di departemennya pada akhir April, dengan membagikan sebuah artikel di situs media sosial X yang menyarankan rencana pemangkasan hingga 15 persen staf.

Sejak kembali ke Gedung Putih, Trump telah menjadikan pengurangan tenaga kerja federal sebagai salah satu prioritas utamanya.

Ia melakukan pemangkasan drastis terhadap lapangan kerja dan pengeluaran melalui apa yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintah, yang sebelumnya dipimpin oleh Elon Musk.