Vietnam Larang Sepeda Motor BBM Keliaran di Hanoi Mulai 2026

Vietnam bakal melarang sepeda motor dan moped berbahan bakar minyak (BBM) berkeliaran di ibu kota Hanoi mulai Juli 2026.

Larangan ini diterapkan seiring dengan kampanye negara itu mengurangi polusi udara.

Diberitakan Radio Free Asia (RFA), sepeda motor dan moped (motorized pedal bicycle) dengan bahan bakar bensin akan dilarang berkeliaran di jalan lingkar utama Hanoi dan sekitarnya, yang menjadi pusat bisnis negara itu.

Menurut catatan, Hanoi memiliki populasi sekitar delapan juta jiwa dan mengelola lebih dari delapan juta kendaraan, dengan rincian sekitar tujuh juta unit sepeda motor dan moped, serta satu juta unit mobil.

Lihat Juga : Iran Siap Perang 10 Tahun dengan Israel

Beberapa penduduk telah memprotes kebijakan Perdana Menteri Pham Minh Chinh ini dengan menyatakan bahwa langkah itu akan sangat berdampak pada warga berpenghasilan rendah.

"Ini akan berdampak pada orang-orang yang mengandalkan sepeda motor untuk mencari nafkah," kata Nguyen Van Hung, warga Vietnam yang bekerja sebagai driver Grab, kepada Associated Press (AP).

"Bagaimana orang bisa membuang kendaraan mereka begitu saja?" ujarnya lagi.

Beberapa warga lain juga mengatakan bahwa tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah terlalu singkat bagi masyarakat untuk bersiap diri. Hal ini dinilai akan memengaruhi kemampuan finansial penduduk.

"Peta jalan kebijakan harus diumumkan cukup lama sebelum diterapkan agar masyarakat dapat secara proaktif memilih [moda transportasi mereka]," kata Pham The Anh, seorang profesor ekonomi, di laman Facebooknya.

Belakangan ini, pemerintah Vietnam sedang menggenjot kampanye kendaraan listrik yang dinilai mampu mengurangi polusi dan mengatasi perubahan iklim.

Seiring dengan itu, produsen kendaraan listrik seperti VinFast saat ini telah memegang nyaris seperlima pasar mobil, menurut Kamar Dagang Eropa. Namun demikian, pangsa pasarnya di kendaraan roda dua relatif masih kecil.

PM Pham Minh Chinh dalam dekritnya juga akan memperluas larangan sepeda motor berbahan bakar minyak pada Januari 2028. Dekrit ini mencakup sejumlah besar wilayah, serta kendaraan roda empat berbahan bakar minyak.