Amnesty Kritik RI Mau Tampung Warga Gaza: Malah Sejalan Skenario Trump

Amnesty International mengkritik keras rencana Presiden RI Prabowo Subianto menampung sedikitnya 2.000 warga Palestina dari Jalur Gaza di Pulau Galang.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, menganggap rencana itu malah seakan mendukung usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin merelokasi warga Gaza dari tanah dan rumah mereka sendiri.

Rencana itu ditentang komunitas internasional meski Trump berdalih relokasi ini demi rekonstruksi Gaza yang sudah hancur karena agresi brutal Israel sejak Oktober 2023 lalu.

"Rencana ini harus disikapi dengan kritis. Walau pemerintah menyampaikan kebijakan itu atas dasar kemanusiaan, namun jika tidak hati-hati justru sejalan dengan skenario besar Israel dan pemerintahan Trump Amerika Serikat yang ingin mengosongkan Jalur Gaza dengan memindahkan 2 juta warganya ke luar negerinya sendiri," kata Wirya melalui pernyataan pada Senin (11/8).

"Segala bentuk pemindahan warga Palestina dari wilayah pendudukan di luar kesukarelaan mereka bisa dianggap kejahatan perang. Indonesia harus berhati-hati. Rencana itu seolah ingin mendukung pendudukan ilegal Israel di Gaza," paparnya menambahkan.

Wirya mengatakan Indonesia seharusnya menolak segala rencana dan upaya yang memungkinkan warga Gaza meninggalkan tanah dan rumah mereka sendiri. Menurutnya, Indonesia seharusnya fokus memperjuangkan "penghentian genosida dan apartheid Israel", mendorong kesepakatan gencatan senjata permanen, dan menjamin jalur bantuan kemanusiaan tetap terbuka ke Gaza.

Selain itu, Wirya malah mempertanyakan urgensi Indonesia mengevakuasi dan menampung warga Gaza jauh dari rumah mereka seperti rencana pemerintah RI ini. 

Trump memang pertama kali menggaungkan usulan merelokasi warga Gaza ke negara lain sejak Januari lalu. Saat itu, Indonesia memang sudah disebut sebagai salah satu negara yang mungkin menampung warga Gaza.

Namun, saat itu, Indonesia membantah keras soal wacana menampung warga Gaza ini. Sementara itu, pada Kamis (7/8), Kantor Komunikasi Kepresidenan (CPO) mengumumkan bahwa Prabowo telah menginstruksikan pemerintah untuk menampung 2.000 warga Gaza di Pulau Galang dan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza via udara.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan arahan tersebut disampaikan agar Indonesia bisa membantu memberikan perawatan bagi warga Gaza korban agresi Israel.

"Ya untuk bantuan pengobatan ini, ini adalah sebuah kegiatan kemanusiaan," kata Hasan di Jakarta, Kamis.

Metode mengirim bantuan kemanusiaan via udara ke Gaza juga sudah banyak dikritik sejumlah pegiat HAM dan relawan kemanusiaan karena tidak efektif serta membahayakan nyawa warga Gaza. Sebab, beberapa insiden pengiriman bantuan via udara malah menimbulkan korban jiwa, di mana warga yang berburu bantuan tiba malah tertimpa hingga meninggal dunia.

"Ini telah ada sejak Januari lalu namun berhembus kembali lagi pasca selesainya negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Apakah itu merupakan bagian dari kesepakatan dengan pemerintahan Donald Trump yang memang pada Februari lalu mengutarakan keinginan Amerika Serikat untuk mengambil alih Jalur Gaza dan menyarankan agar dua juta warga Gaza direlokasi ke beberapa negara tetangga?" kata Wirya.

Selain itu, menurut Wirya, warga Gaza yang direlokasi sementara ke Indonesia berpotensi tidak dapat kembali sehingga membuat situasi menjadi berlarut-larut. Ia juga menilai Indonesia harus bisa menjamin hak dasar para warga Gaza ini terpenuhi selama ditampung di Pulau Galang. Sementara itu, masih ada 12 ribu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang belum terpenuhi hak dasarnya selama bertahun-tahun.

Selain Wirya, Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah juga memiliki pandangan serupa. Menurutnya, meski rencana pemerintah RI ini mulia, AS dan Israel bisa menafsirkan bahwa Indonesia manut pada keinginan mereka.

"Terdapat potensi Israel dan Amerika Serikat menafsirkan rencana Prabowo tersebut sebagai sebuah kelemahan Indonesia, dimana mereka berhasil menekan Indonesia. Dengan diplomasi global yang sangat canggih, Israel dan Amerika Serikat dapat saja membuat skenario telah memberikan konsesi tertentu pada Indonesia, dengan imbalan menerima kalangan Palestina yang sakit," kata Rezasyah kepada CNN Indonesia.

Rezasyah menuturkan Indonesia harus dengan matang merencanakan penampungan warga Gaza ini, terutama memastikan bahwa mereka semua bisa pulang ke rumah dan tanah air mereka sendiri.

"Pemerintah Indonesia juga hendaknya menegaskan, jika Rencana Presiden Prabowo tersebut tidak ada hubungannya dengan rencana pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel kelak dikemudian hari," paparnya menambahkan.