AS Larang Presiden Palestina Mahmud Abbas Hadiri Sidang Umum PBB

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melarang Presiden Palestina Mahmud Abbas menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada bulan depan.

Pada sidang umum itu, Perancis dan banyak negara Eropa lainnya bakal mengakui negara Palestina.

Kementerian Luar Negeri AS mengatakan nama Abbas masuk dalam 80 pejabat yang ditolak visanya untuk menghadiri Sidang Umum PBB bulan depan.

"Abbas terdampak oleh tindakan ini bersama dengan sekitar 80 pejabat Otoritas Palestina lainnya," kata Kementerian Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, dikutip AFP, Minggu (31.8).

Padahal, berdasarkan perjanjian sebagai tuan rumah PBB di New York, AS tidak seharusnya menolak visa bagi pejabat yang akan pergi ke badan dunia tersebut.

Israel dengan tegas menolak kemerdekaan Palestina. Secara serampangan, Negeri Zionis itu juga berusaha untuk menyamakan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat, dengan Hamas di Gaza.

AS dan Israel melayangkan tuduhan konyol kepada Perancis negara lain yang ingin mengakui kedaulatan Palestina sebagai hadiah untuk Hamas.

Selain Perancis, Kanada dan Australia juga menyatakan akan mengakui negara Palestina. Sementara, Inggris mengancam akan melakukannya jika Israel tidak menyetujui gencatan senjata di Gaza.

Sejak Israel meluncurkan agresi ke Jalur Gaza, Palestina, pada Oktober 2023. Israel telah membunuh lebih dari 18.000 anak atau satu anak setiap jam, sejak dimulainya perang genosida di Gaza.

Setidaknya, 60.933 warga Palestina telah tewas dan 150.027 lainnya luka-luka akibat genosida Israel sejak 7 Oktober 2023.

Israel telah menutup perlintasan Gaza sejak 2 Maret lalu, hanya mengizinkan 86 truk bantuan masuk ke wilayah yang terkepung itu setiap hari. Jumlah ini setara dengan hanya 14 persen dari minimal 600 truk yang dibutuhkan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar populasi, menurut data dari Kantor Media Pemerintah Gaza.

Kurangnya bantuan akibat blokade keji Israel telah menyebabkan kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza.

Para ahli PBB dan lebih dari 150 organisasi kemanusiaan telah menyerukan gencatan senjata permanen, untuk memungkinkan pengiriman bantuan dan pemulihan psikologis dari apa yang mereka sebut sebagai "generasi yang hilang".