PBB soal Demo di RI Diwarnai Kekerasan: Aparat Harus Patuhi Hukum

CNN Indonesia
Selasa, 02 Sep 2025 09:40 WIB
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) buka suara soal demo di Indonesia yang diwarnai kekerasan dalam beberapa hari terakhir. (Foto: AFP/FABRICE COFFRINI)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR) buka suara terkait demonstrasi di Indonesia yang diwarnai kekerasan dalam beberapa hari terakhir.

Juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani mengatakan organisasinya memantau secara seksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam protes nasional.

"Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan pertemuan publik," kata Shamdasani saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (1/9) malam.

Dia juga berujar, "Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum."

Shamdasani juga mengatakan OHCHR menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.

Tak cuma itu, dia juga menegaskan jaminan media untuk menyampaikan peristiwa secara bebas dan independen.

Seruan itu diutarakan Shamdasani menyusul kabar di media sosial bahwa pihak berwenang melarang siaran langsung media televisi terkait demonstrasi beberapa hari lalu. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria lalu menegaskan tak ada pembatasan media meliput aksi.

Nezar mengatakan siaran langsung tetap berjalan seperti biasa. Pemerintah hanya mengimbau media menayangkan liputan yang tak memprovokasi dan memperluas kemarahan publik, demikian dikutip Antara.

Terkait demo, Shamdasani juga menegaskan PBB menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.

Dia juga menggarisbawahi betapa penting dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik.

Dalam beberapa hari terakhir, demonstrasi meluas di Indonesia. Mulanya, pedemo protes kenaikan tunjangan anggota DPR yang makin fantastis dan menolak kenaikan pajak di tengah ekonomi yang morat-marit.

Demo terus berlanjut hingga insiden pengemudi ojek online Affan Kurniawan tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi massa berlangsung 28 Agustus di Jakarta. Kematian Affan lantas mematik demonstrasi semakin meluas dan sporadis.

Demonstrasi di sejumlah titik di beberapa kota bahkan berlangsung ricuh menyusul aparat yang menembakkan meriam air (water cannon) hingga gas air mata ke arah massa. Bentrokan massa dan aparat ini bahkan sampai memakan korban jiwa.

Sejauh ini ada delapan korban tewas dalam demo selama sepekan terakhir. Per 1 September, polisi juga telah menangkap 3.195 orang selama masa aksi demo berlangsung.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat 20 orang masih hilang dalam demonstrasi.

(isa/rds)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK