Mengenal Skandal Proyek Penanganan Banjir Filipina yang Diprotes Warga
CNN Indonesia
Sabtu, 06 Sep 2025 05:40 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Beberapa bulan terakhir, warga Filipina mengamuk karena skandal dugaan proyek penanganan banjir yang sudah menghabiskan ratusan miliar peso tapi tak ada hasil. (AFP/PERICLES FESTIN)
Jakarta, CNN Indonesia --
Warga Filipina baru-baru ini menggeruduk kantor milik keluarga pengusaha kontraktor, Discaya, karena dituding terlibat dalam skandal korupsi proyek pengendalian banjir.
Massa yang terdiri dari korban terdampak banjir dan aktivis lingkungan mendatangi kantor pusat St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation milik Discaya di Pasig City, Kamis (4/9) pagi.
Mereka menuntut agar Cezarah "Sarah" Discaya dan suaminya, Pacifico "Curlee" Discaya, dihukum atas dugaan keterlibatan mereka dalam skandal korupsi
"Magnanakaw (pencuri)! Ikulong (penjarakan)!" teriak para pengunjuk rasa yang juga menuliskannya di gerbang kantor tersebut, seperti dilaporkan Inquirer.
Apa itu skandal proyek pengendalian banjir yang bikin marah warga Filipina?
Banjir belakangan menerjang berbagai wilayah Filipina imbas badai dan hujan deras. Banjir terus merendam negara itu meskipun pemerintah telah menggelontorkan miliaran peso untuk mengatasinya.
Sejak Juli 2022 hingga Mei 2025, Filipina telah menghabiskan 545,64 miliar peso (sekitar Rp157 triliun) untuk membangun proyek penanganan banjir.
Hal ini pun membuat warga bertanya-tanya ke mana uang pajak yang telah disalurkan untuk proyek tersebut karena tak ada proyek yang berhasil mengatasi masalah banjir di negara itu.
Diberitakan Inquirer pada 29 Agustus 2025, kemarahan warga mulai meledak pada Juli 2025 ketika sejumlah laporan mengungkapkan adanya penyisipan 142 miliar peso (sekitar Rp41 triliun) dalam anggaran nasional 2025.
Hal itu dilakukan diam-diam selama konferensi bikameral yang diduga dipimpin oleh Presiden Senat, Francis "Chiz" Escudero.
Laporan ini lantas membongkar masalah utama yang sedang dihadapi warga Filipina: proyek pengendalian banjir jadi salah satu program termahal tapi paling suram di negara itu.
Senator populer Filipina, Francis (Chiz) Escudero. (Photo by JAY DIRECTO / AFP)
Beberapa hari setelah laporan itu muncul, Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. menggunakan State of the Nation Address (SONA) keempatnya untuk mengeluarkan teguran tajam. Ia menyindir pejabat-pejabat yang diduga mengambil keuntungan dari proyek penanganan banjir.
Tak lama setelah itu, Bongbong merilis temuan awal yang mengungkapkan bahwa ratusan miliar peso pajak warga untuk proyek pengendalian banjir menguap begitu saja, karena ribuan proyek dengan nominal fantastis bahkan tidak membeberkan jenis struktur yang dibangun.
"Untuk pengendalian banjir, saya hanya menghabiskan 182 miliar. Lihat anggaran 2025 beserta penyisipan itu. Totalnya untuk setahun adalah 350 miliar," ucap mantan Menteri Pekerjaan Umum Rogelio "Babes" Singson.
"Maksud saya, saya menghabiskan 182 miliar selama enam tahun. Lantas ke mana perginya 350 miliar ini?" tanyanya.
Lanjut ke sebelah...
Babes blak-blakan mengatakan proyek pengerukan menjadi sebab hilangnya ratusan miliar peso uang negara. Pengerukan, atau penggalian lumpur dari dasar sungai, sejak lama memang menjadi magnet korupsi di Filipina.
Kontraktor dapat mengklaim telah memindahkan berton-ton tanah. Namun ketika hujan turun kembali, hanya sedikit sungai yang benar-benar sudah dikeruk.
"Kebanyakan, mereka yang ingin mendapat keuntungan menjadwalkan pengerukan saat hujan karena hampir tidak mungkin untuk memeriksanya kembali," kata eks Komisioner Audit (COA) Heidi Mendoza.
Hasil proyek seumur taoge
Sejumlah warga Filipina juga bersaksi bahwa banyak proyek pengendalian banjir bahkan tidak bisa dirasakan dampaknya sama sekali meskipun diklaim telah rampung.
Salah seorang warga mengatakan kepada Inquirer seperti yang dirilis pada 5 September 2025, bahwa proyek di wilayahnya saat ini sudah rusak, padahal baru saja selesai dibangun.
"Sebuah proyek bisa ada di kertas, dinyatakan selesai dan semua orang di birokrasi bersenang-senang. Sedangkan Hagonoy tetap berada di situasi darurat dan berusaha keras untuk tetap mengapung," ucapnya.
Di Ilagan, Provinsi Isabela, retakan pada stasiun pompa juga dilaporkan terjadi. Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan ada retakan pada struktur mitigasi banjir di Alinguigan 2nd.
Padahal, Isabela merupakan provinsi ketiga yang paling ditargetkan untuk pengendalian banjir. Ada 341 proyek penanganan banjir di sana sejak Juli 2022.
"Saya secara pribadi belum mengunjungi unit pengendalian banjir ini, tapi banyak yang mengatakan bahwa unit itu sudah retak. Bahkan ada yang sudah runtuh sepenuhnya, seperti proyek Calamagui," ucap warga di Isabela.
Presiden Bongbong telah menegaskan akan menindak keras siapa pun yang terbukti melakukan "sabotase ekonomi" ini. Bongbong juga sudah membentuk badan independen yang diberikan wewenang kuat untuk menyelidiki kasus ini.
Jakarta, CNN Indonesia --
Warga Filipina baru-baru ini menggeruduk kantor milik keluarga pengusaha kontraktor, Discaya, karena dituding terlibat dalam skandal korupsi proyek pengendalian banjir.
Massa yang terdiri dari korban terdampak banjir dan aktivis lingkungan mendatangi kantor pusat St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation milik Discaya di Pasig City, Kamis (4/9) pagi.
Mereka menuntut agar Cezarah "Sarah" Discaya dan suaminya, Pacifico "Curlee" Discaya, dihukum atas dugaan keterlibatan mereka dalam skandal korupsi
"Magnanakaw (pencuri)! Ikulong (penjarakan)!" teriak para pengunjuk rasa yang juga menuliskannya di gerbang kantor tersebut, seperti dilaporkan Inquirer.
Apa itu skandal proyek pengendalian banjir yang bikin marah warga Filipina?
Banjir belakangan menerjang berbagai wilayah Filipina imbas badai dan hujan deras. Banjir terus merendam negara itu meskipun pemerintah telah menggelontorkan miliaran peso untuk mengatasinya.
Sejak Juli 2022 hingga Mei 2025, Filipina telah menghabiskan 545,64 miliar peso (sekitar Rp157 triliun) untuk membangun proyek penanganan banjir.
Hal ini pun membuat warga bertanya-tanya ke mana uang pajak yang telah disalurkan untuk proyek tersebut karena tak ada proyek yang berhasil mengatasi masalah banjir di negara itu.
Diberitakan Inquirer pada 29 Agustus 2025, kemarahan warga mulai meledak pada Juli 2025 ketika sejumlah laporan mengungkapkan adanya penyisipan 142 miliar peso (sekitar Rp41 triliun) dalam anggaran nasional 2025.
Hal itu dilakukan diam-diam selama konferensi bikameral yang diduga dipimpin oleh Presiden Senat, Francis "Chiz" Escudero.
Laporan ini lantas membongkar masalah utama yang sedang dihadapi warga Filipina: proyek pengendalian banjir jadi salah satu program termahal tapi paling suram di negara itu.
Senator populer Filipina, Francis (Chiz) Escudero. (Photo by JAY DIRECTO / AFP)
Beberapa hari setelah laporan itu muncul, Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. menggunakan State of the Nation Address (SONA) keempatnya untuk mengeluarkan teguran tajam. Ia menyindir pejabat-pejabat yang diduga mengambil keuntungan dari proyek penanganan banjir.
Tak lama setelah itu, Bongbong merilis temuan awal yang mengungkapkan bahwa ratusan miliar peso pajak warga untuk proyek pengendalian banjir menguap begitu saja, karena ribuan proyek dengan nominal fantastis bahkan tidak membeberkan jenis struktur yang dibangun.
"Untuk pengendalian banjir, saya hanya menghabiskan 182 miliar. Lihat anggaran 2025 beserta penyisipan itu. Totalnya untuk setahun adalah 350 miliar," ucap mantan Menteri Pekerjaan Umum Rogelio "Babes" Singson.
"Maksud saya, saya menghabiskan 182 miliar selama enam tahun. Lantas ke mana perginya 350 miliar ini?" tanyanya.
Lanjut ke sebelah...
Baru Juga Beres, Sudah Rusak....
Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. menggunakan State of the Nation Address (SONA) keempatnya untuk mengeluarkan teguran tajam. Ia menyindir pejabat-pejabat yang diduga mengambil keuntungan dari proyek penanganan banjir. (AFP/JAM STA ROSA)
Babes blak-blakan mengatakan proyek pengerukan menjadi sebab hilangnya ratusan miliar peso uang negara. Pengerukan, atau penggalian lumpur dari dasar sungai, sejak lama memang menjadi magnet korupsi di Filipina.
Kontraktor dapat mengklaim telah memindahkan berton-ton tanah. Namun ketika hujan turun kembali, hanya sedikit sungai yang benar-benar sudah dikeruk.
"Kebanyakan, mereka yang ingin mendapat keuntungan menjadwalkan pengerukan saat hujan karena hampir tidak mungkin untuk memeriksanya kembali," kata eks Komisioner Audit (COA) Heidi Mendoza.
Hasil proyek seumur taoge
Sejumlah warga Filipina juga bersaksi bahwa banyak proyek pengendalian banjir bahkan tidak bisa dirasakan dampaknya sama sekali meskipun diklaim telah rampung.
Salah seorang warga mengatakan kepada Inquirer seperti yang dirilis pada 5 September 2025, bahwa proyek di wilayahnya saat ini sudah rusak, padahal baru saja selesai dibangun.
"Sebuah proyek bisa ada di kertas, dinyatakan selesai dan semua orang di birokrasi bersenang-senang. Sedangkan Hagonoy tetap berada di situasi darurat dan berusaha keras untuk tetap mengapung," ucapnya.
Di Ilagan, Provinsi Isabela, retakan pada stasiun pompa juga dilaporkan terjadi. Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan ada retakan pada struktur mitigasi banjir di Alinguigan 2nd.
Padahal, Isabela merupakan provinsi ketiga yang paling ditargetkan untuk pengendalian banjir. Ada 341 proyek penanganan banjir di sana sejak Juli 2022.
"Saya secara pribadi belum mengunjungi unit pengendalian banjir ini, tapi banyak yang mengatakan bahwa unit itu sudah retak. Bahkan ada yang sudah runtuh sepenuhnya, seperti proyek Calamagui," ucap warga di Isabela.
Presiden Bongbong telah menegaskan akan menindak keras siapa pun yang terbukti melakukan "sabotase ekonomi" ini. Bongbong juga sudah membentuk badan independen yang diberikan wewenang kuat untuk menyelidiki kasus ini.
Senator populer Filipina, Francis (Chiz) Escudero. (Photo by JAY DIRECTO / AFP)
