88 Operator Pos Hentikan Layanan ke AS Imbas Kebijakan Tarif Baru

Sebanyak 88 operator pos di seluruh dunia menghentikan sebagian atau seluruh layanan pengiriman ke Amerika Serikat (AS), setelah aturan tarif baru Washington membuat lalu lintas pos internasional ke negara itu anjlok lebih dari 80 persen.

Universal Postal Union (UPU), badan kerja sama pos di bawah PBB, menyatakan pihaknya tengah mengembangkan solusi teknis baru agar arus kiriman ke AS bisa kembali normal.

"Kami bekerja cepat untuk mengembangkan solusi teknis yang memungkinkan pos ke Amerika Serikat bisa kembali berjalan," kata Direktur Jenderal UPU, Masahiko Metoki, dalam pernyataan resminya, mengutip AFP.

Lihat Juga : Biaya Tambahan Visa Rp4,1 Juta Diprediksi Bikin AS Ditinggal Turis

Kebijakan ini bermula ketika pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada akhir Juli mengumumkan penghapusan pembebasan pajak untuk paket kecil yang masuk ke AS, berlaku sejak 29 Agustus. Dampaknya, sejumlah operator pos di berbagai negara seperti Australia, Inggris, Prancis, Jerman, India, Italia, dan Jepang menyatakan tak lagi menerima sebagian besar paket tujuan AS.

Data UPU menunjukkan lalu lintas pos menuju AS pada 29 Agustus turun 81 persen dibandingkan sepekan sebelumnya. Dari total, 88 operator pos melaporkan telah menangguhkan layanan pengiriman ke AS, baik sebagian maupun seluruhnya.

Mereka mencakup operator di 78 negara anggota PBB, termasuk dua di Bosnia dan Herzegovina, serta sembilan wilayah lain seperti Makau dan Kepulauan Cook.

Perubahan aturan di AS menempatkan beban pemungutan bea cukai pada maskapai atau pihak yang disetujui Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS. Namun, banyak maskapai menyatakan tidak mampu menanggung tanggung jawab tersebut, sementara operator pos belum memiliki jalur langsung ke pihak yang disetujui. Hal inilah yang memicu gangguan besar dalam operasional.

Sebagai solusi jangka panjang, UPU tengah menyiapkan sistem Delivered Duty Paid yang akan terintegrasi ke dalam platform deklarasi kepabeanan. Dengan sistem ini, operator pos bisa menghitung dan memungut bea dari pelanggan sejak pengiriman di negara asal.

Untuk sementara, UPU telah menyediakan kalkulator bea yang bisa diakses operator pos melalui antarmuka perangkat lunak.

Metoki juga mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, guna menyampaikan kekhawatiran negara-negara anggota terkait kekacauan ini.

Lihat Juga : Sanksi Terbaru AS ke Iran Tahan Harga Minyak Tetap Tinggi

Menurut data UPU, selama 12 bulan terakhir, lalu lintas masuk ke AS mencakup 15 persen dari total pengiriman pos global. Dari jumlah itu, 44 persen berasal dari Eropa, 30 persen dari Asia, dan 26 persen dari kawasan lain. Sebagian besar berupa paket kecil, jenis kiriman yang umum digunakan untuk perdagangan daring lintas negara.

UPU yang berbasis di Bern, Swiss, berdiri sejak 1874 dan kini beranggotakan 192 negara. Lembaga ini menetapkan aturan pertukaran pos internasional serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan layanan.