Ikut Prancis Cs, Luksemburg Mau Akui Palestina di Majelis Umum PBB

Luksemburg menjadi negara Eropa terbaru yang berencana mengakui secara resmi negara Palestina.

Perdana Menteri Luksemburg Luc Frieden dan Menteri Luar Negeri Xavier Bettel menyampaikan kepada komisi parlemen bahwa pemerintahan mereka berencana  meresmikan langkah ini di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan depan.

Lihat Juga : Kenapa Negara Tetangga RI Ini Dukung Israel Tolak Negara Palestina?

Langkah serupa juga akan dilakukan sejumlah negara Eropa lainnya di sidang tersebut. 

Dikutip Al Jazeera pada Senin (1/9), Bettel juga menambahkan selain mengakui negara Palestina sebagai berdaulat, ia berencana mengupayakan langkah lebih lanjut seperti kemungkinan menjatuhkan sanksi yang sepertinya ditujukan kepada Israel dan Hamas.

Menurut laporan lembaga penyiaran lokal, RTL Letzebuerg, Bettel menuturkan ia tengah mengajukan rancangan undang-undang ke parlemen agar Luksemburg dapat mengambil langkah lebih lanjut ini.

Prancis dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah bersama dalam sebuah pertemuan mengenai pengakuan Palestina di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada 22 September mendatang di New York.

Hingga April tahun ini, sebanyak 147 negara atau sekitar 75 persen dari anggota PBB sudah mengakui kenegaraan Palestina.

Lihat Juga : Rusia-Belarus Simulasi Perang di Halaman Eropa, Pamer Rudal Hipersonik

Lihat Juga : Hadiri KTT Darurat Liga Arab-OKI, Menlu Kutuk Serangan Israel ke Qatar

Australia, Kanada, Belgia, dan Inggris juga telah menyatakan rencana untuk mengakui Palestina dalam pertemuan tersebut, meski dengan sejumlah syarat.

Negara-negara di Eropa semakin banyak yang mengakui Palestina merdeka menyusul agresi brutal Israel ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Hingga hari ini, lebih dari 60 ribu orang Palestina tewas imbas agresi brutal Israel yang dilakukan dengan dalih memberangus teroris Hamas.

Sementara itu, negara Eropa sekutu Amerika Serikat dan Israel makin menjaga jarak dengan Tel Aviv, bahkan mulai mengecam bahkan memutus hubungan kerja sama ekonomi dan menjatuhkan sanksi terkait tindakan brutal negara Zionis itu terhadap Palestina.