Istana Bantah Isu Gejolak Militer di Tengah Demo Antikorupsi Filipina

Istana Malacanang membantah adanya gejolak di tubuh militer Filipina di tengah gelombang aksi unjuk rasa antikorupsi yang meluas di berbagai wilayah. Demonstrasi itu dipicu dugaan penyimpangan dalam proyek pengendalian banjir bernilai miliaran peso.

Juru bicara Istana, Claire Castro, menegaskan Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. tetap percaya penuh terhadap loyalitas militer kepada konstitusi.

"Kami tidak melihat hal seperti itu. Presiden percaya pada personel berseragam kita, pada para pejabat militer kita," kata Castro dalam wawancara televisi, Minggu (21/9), mengutip Inquirer.Net. 

Dia menambahkan bahwa unjuk rasa ini juga tidak ditujukan kepada Marcos secara pribadi.

"Presiden tahu bahwa rakyat bukan anti-Marcos, melainkan anti-korupsi," ujarnya.

Gelombang aksi ini berlangsung di sejumlah lokasi, termasuk di EDSA People Power Shrine dan Rizal Park, Manila. Sebuah kelompok yang dipimpin pensiunan perwira militer juga menggelar aksi di depan markas besar Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) di Quezon City, memprotes apa yang mereka sebut sebagai "korupsi sistemik" di pemerintahan.

Marcos sebelumnya menyinggung masalah tersebut dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu, dengan memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap dugaan proyek fiktif dan penyaluran dana yang bermasalah. Ia bahkan membentuk lembaga independen untuk menindaklanjuti kasus itu.

Untuk memastikan situasi tetap terkendali, Marcos membatalkan kunjungannya ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB. Ia memilih memantau langsung perkembangan unjuk rasa dan kondisi keamanan dalam negeri.

Castro menegaskan, Presiden memandang aksi demonstrasi sebagai bentuk sah dari kebebasan berekspresi, selama tetap berlangsung secara damai dan sesuai hukum.