Beda dengan Eropa, Selandia Baru Tolak Akui Negara Palestina Saat Ini

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengatakan pemerintah enggan mengakui negara Palestina saat ini, meski sejumlah negara Eropa kuat melakukannya di tengah agresi brutal Israel di Jalur Gaza.

Pernyataan itu Peters sampaikan saat pidato dalam sesi debat umum di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (26/9).

Lihat Juga : Trump Klaim Sudah Capai Kesepakatan Akhiri Perang di Gaza

"Dengan perang yang berkecamuk, Hamas tetap menjadi pemerintah de facto Gaza, dan belum ada kejelasan mengenai langkah selanjutnya," kata Peters, dikutip situs resmi Selandia Baru.

Dia lalu berujar, "Masih banyak pertanyaan tentang masa depan Negara Palestina sehingga Selandia Baru harus lebih bijaksana mengumumkan pengakuan saat ini".

Lebih lanjut, Peters khawatir fokus pengakuan di situasi saat ini justru bisa mempersulit upaya mengamankan gencatan senjata dengan mendorong Israel dan Hamas ke posisi yang lebih keras.

Dia juga mengapresiasi sekutu dekat Selandia Baru yang memutuskan untuk mengakui Palestina sebagai salah satu langkah menuju solusi dua negara.

Solusi dua negara merupakan kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina yang disepakati komunitas internasional dengan mendirikan dua negara yang saling berdampingan, saling menghormati, dan saling mengakui kedaulatan masing-masing.

"Perbedaan kami dengan beberapa mitra kami terletak pada apakah pengakuan yang diberikan Selandia Baru saat ini akan memberi kontribusi positif yang nyata terhadap terwujudnya solusi dua negara," kata Peters.

Beberapa hari ini, sejumlah negara seperti Inggris, Prancis, Portugal hingga Kanada memberi pengakuan untuk Palestina. Mereka berpendapat langkah tersebut sebagai cara menuju solusi perdamaian.

Selandia Baru, lanjut Peters, terus mengecam semua tindakan yang dilakukan Israel dan Hamas dengan memperpanjang konflik, menghalangi solusi politik, dan berupaya memadamkan kelangsungan hidup negara Palestina.

Dia juga menegaskan Selandia Baru sudah lama menjadi pendukung setia solusi dua negara dan pembela hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

"Yang lebih dibutuhkan sekarang adalah dialog, diplomasi, dan kepemimpinan - bukan konflik dan ekstremisme lebih lanjut," kata Petes.

Selandia Baru, lanjut dia, terkejut dengan gambaran mengerikan kelaparan di Gaza, muak dengan tindakan militer yang sangat tak proporsional dari Israel, dan terganggu dengan retorika Negeri Zionis yang menghancurkan prospek masa depan negara Palestina.

Lihat Juga : Hamas Buka Suara soal Serangan 7 Oktober ke Israel usai Dikecam Abbas

Rakyat Selandia Baru juga membenci penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera yang ditawan.

"Posisi Selandia Baru tetap bahwa ini adalah masalah waktu, bukan apakah kita mengakui Negara Palestina. Seperti setiap pemerintah Selandia Baru lainnya selama 80 tahun terakhir, kami berpendapat kami akan mengakui negara Palestina ketika waktunya tepat," ucap Peters.

Palestina menjadi sorotan dunia usai agresi Israel pada Oktober 2023. Sejak saat itu, pasukan Zionis menggempur habis-habisan warga dan objek sipil. Mereka juga membatasi bahkan memblokir bantuan kemanusiaan yang dikirim ke Gaza.

Akibat agresi brutal Israel, lebih dari 65.000 warga di Palestina tewas, ratusan ribu rumah dan fasilitas sipil hancur, hingga jutaan orang terpaksa mengungsi.