Netanyahu Kecam Negara-negara Barat yang Akui Palestina

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan kritik keras terhadap negara-negara Barat yang mengakui negara Palestina. Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Jumat (26/9), Netanyahu menyebut langkah itu sebagai bentuk "penyerahan diri" kepada tekanan kelompok radikal dan media yang bias.

Sebelum Sidang Majelis Umum PBB, sejumlah negara seperti Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan beberapa negara Eropa lainnya mengakui Palestina sebagai negara. Netanyahu menyebut tindakan tersebut memalukan dan tercela.

Lihat Juga : PM Israel Netanyahu Puji Pidato Prabowo di Sidang PBB

"Para pemimpin dunia telah takluk di bawah tekanan media yang bias, konstituen Islam radikal, dan massa antisemit," ujar Netanyahu saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, Jumat (26/9), melansir CNN.

Netanyahu menuduh para pemimpin Barat memberikan penghargaan tertinggi kepada fanatik intoleran yang melakukan dan mendukung pembantaian 7 Oktober.

Pidato tersebut disampaikan di hadapan ruang sidang yang sebagian besar kosong. Sejumlah delegasi keluar ruangan saat Netanyahu naik ke podium, menunjukkan meningkatnya isolasi internasional terhadap Israel.

Meski begitu, Netanyahu tetap lantang menyuarakan sikapnya. Ia mengecam Hamas, Iran, dan negara-negara Barat, sembari memuji Presiden AS Donald Trump yang disebutnya sebagai pemimpin yang paling memahami bahwa Israel dan Amerika menghadapi ancaman yang sama.

Selain pidatonya di forum PBB, Netanyahu juga menyampaikan pesan langsung kepada pasukan Israel dan warga Gaza. Ia memerintahkan agar pidatonya disiarkan melalui pengeras suara di wilayah Gaza.

Lihat Juga : Reaksi Keras Ratusan Delegasi saat Netanyahu Pidato di PBB

"Para pahlawan pemberani kami, ini adalah Perdana Menteri Netanyahu, berbicara langsung dari PBB. Kami tidak melupakan kalian, bahkan sedetik pun," ucapnya dalam bahasa Ibrani dan Inggris.

Ia juga mengancam Hamas bahwa jika tidak membebaskan seluruh 48 sandera yang tersisa, maka, Israel akan memburu mereka.

Netanyahu menyatakan bahwa intelijen Israel tengah berupaya menyiarkan pidatonya ke ponsel warga Gaza. Namun, sejumlah warga Gaza mengatakan kepada CNN bahwa mereka tidak menerima siaran ataupun pesan tersebut.

Pidato Netanyahu menuai kritik dari forum keluarga sandera. Mereka menilai pidato tersebut tidak mewakili penderitaan para sandera dan keluarganya.

Netanyahu membacakan nama-nama sandera yang diyakini masih hidup, tetapi tidak menyebut nama Tamir Nimrodi dan Biffin Joshi, serta tidak menyebutkan sandera yang telah meninggal.

"Sementara Matan saya disiksa dalam penahanan, Netanyahu memanfaatkannya di PBB. Dia mengebom anak saya dan menyiksa keluarga kami," kata Einav Zangauker, ibu dari sandera bernama Matan, di platform X.

Lihat Juga : Netanyahu di PBB: Tak Boleh Biarkan Iran Bangun Lagi Fasilitas Nuklir

Dari 48 sandera yang tersisa, diperkirakan hanya sekitar 20 orang yang masih hidup. Meski desakan keluarga sandera dan tekanan internasional untuk mengakhiri perang terus meningkat, Netanyahu tetap bersikukuh melanjutkan operasi militer di Gaza.

"Elemen terakhir, sisa-sisa terakhir Hamas, bersembunyi di Kota Gaza. Mereka bersumpah akan mengulang kembali kekejaman 7 Oktober, lagi dan lagi. Itulah sebabnya Israel harus menyelesaikan tugas ini. Kami ingin menyelesaikannya secepat mungkin," ujar Netanyahu.

Sikap Netanyahu tersebut kontras dengan pendekatan pemerintahan Trump yang telah mengajukan proposal gencatan senjata. Trump mengatakan bahwa akhir konflik di Gaza "sangat dekat."

Proposal damai 21 poin yang diajukan mencakup pembebasan seluruh sandera dalam waktu 48 jam setelah kesepakatan, dengan imbalan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza. Proposal itu juga mencakup jaminan bahwa Israel tidak akan menyerang Qatar dan melarang pengusiran paksa dari wilayah Gaza.

Menurut sumber yang mengetahui proposal tersebut, rencana itu tidak mencantumkan tenggat waktu untuk pembentukan pemerintahan transisi Palestina, dan tidak memberikan peran bagi Hamas dalam pemerintahan Gaza. Pemerintahan transisi akan diatur oleh badan internasional dan komite Palestina.

Meskipun tidak menyebutkan dukungan langsung AS terhadap pembentukan negara Palestina, proposal itu mengakui bahwa pembentukan negara merdeka adalah aspirasi rakyat Palestina.

Arab Saudi dan beberapa pemimpin Arab disebut telah menyetujui proposal tersebut meski masih menganggapnya belum sempurna. Trump dijadwalkan bertemu Netanyahu pada Senin mendatang.

Ini Peta Terbaru Palestina versi Inggris. (Foto: Basith Subastian/CNNIndonesia)