Pemerintahan Transisi Gaza Masuk dalam Rencana Trump, Seperti Apa?

Salah satu dari 20 poin rencana yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk gencatan senjata permanen di Jalur Gaza adalah pembentukan pemerintahan transisi wilayah tersebut.

Dalam proposal yang dirilis Gedung Putih, Senin (29/9), nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair tercantum sebagai anggota dewan yang akan mengawasi pemerintahan baru di Gaza.

Lihat Juga : Isi 20 Poin Proposal Gencatan Senjata Gaza yang Diajukan Trump

Dilansir dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump menyodorkan proposal berisi 20 poin yang disebut-sebut dapat menghentikan segala perang di Jalur Gaza.

Jika proposal diterima, perang di Gaza akan segera berakhir dan semua tawanan di Gaza, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dipulangkan dalam waktu 72 jam. Orang-orang Palestina yang ditahan di Israel juga akan dibebaskan.

Dalam proposal ini, Jalur Gaza disebut akan dibangun kembali dan seluruh bantuan kemanusiaan akan segera memasuki Gaza, tanpa campur tangan dari Israel maupun Hamas.

Poin yang cukup menyita perhatian, terdapat kalimat bahwa Gaza setelah ini akan diperintah sementara oleh komite teknokratis dan apolitis Palestina, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan publik bagi rakyat Gaza.

Komite ini disebut terdiri dari warga Palestina yang berkualifikasi serta pakar internasional, dan akan diawasi oleh "badan transisi internasional baru" yang dipimpin oleh Trump dengan anggota salah satunya Tony Blair.

"Komite ini akan terdiri dari warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional, dengan pengawasan dan supervisi oleh badan transisi internasional baru, 'Dewan Perdamaian', yang akan dipimpin oleh Presiden Donald J. Trump, dengan anggota dan kepala negara lainnya yang akan diumumkan, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair," demikian salah satu poin proposal Trump.

Lihat Juga : Kemlu RI Buka Suara soal Viral Foto Prabowo di Baliho Israel

Menurut proposal tersebut, badan ini bertugas menetapkan kerangka kerja dan mengelola pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza hingga Otoritas Palestina (PA) selesai direformasi. Pasca reformasi PA, segala kekuasaan badan ini akan diserahkan ke PA.

"Badan ini akan menerapkan standar internasional terbaik untuk menciptakan pemerintahan modern dan efisien guna melayani rakyat Gaza, serta kondusif untuk menarik investasi," demikian isi proposal Trump.

Tony Blair belakangan diisukan akan memimpin pemerintahan transisi Gaza. Menurut laporan The Guardian, Amerika Serikat mendukung hal itu.

Sebelum Gedung Putih merilis 20 poin proposal Trump, The Guardian mendapat bocoran dokumen setebal 21 halaman mengenai pemerintahan pascaperang di Gaza.

Dalam struktur kepemimpinan tersebut, orang-orang Palestina ditempatkan pada peran-peran subordinat. Sementara itu, Tony Blair terlihat berada dalam posisi strategis yang memungkinkan dia memimpin pemerintahan.

Dokumen ini merinci soal Otoritas Transisi Internasional Gaza (GITA). Selain Tony Blair, ada sejumlah nama tokoh asing yang masuk dalam draf, di antaranya yaitu miliarder Mesir Naguib Sawiris, Marc Rowan dari Apollo Global Management, Aryeh Lightstone dari Abraham Peace Accords Institute, serta mantan penasihat senior duta besar untuk Israel, David Friedman.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Palestina Daftar BRICS hingga Iran Eksekusi Mati Mata-mata Mossad

Meski begitu, sumber yang dekat dengan mereka mengatakan nama-nama tersebut dimasukkan untuk tujuan ilustrasi tanpa diketahui oleh individu yang bersangkutan.

Draf ini sendiri bocor sebelum pertemuan Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu di Oval Office pada Senin.

Proposal yang akhirnya dirilis oleh Gedung Putih di hari yang sama sementara itu disebut telah disetujui oleh Netanyahu. Para pejabat Hamas, di sisi lain, mengaku belum menerima proposal ini.