Pemerintah AS Shutdown 5 Hari, PNS Terancam Kena PHK Massal
Amerika Serikat akan memulai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal, apabila pemerintah Presiden Donald Trump tak kunjung mengesahkan Rancangan Undang Undang Anggaran.
Pemerintah AS telah memasuki hari kelima shutdown atau penghentian operasional, setelah Senat gagal menyetujui RUU belanja tahunan pada Selasa (30/9) lalu.
Lihat Juga : |
Dilansir Reuters, seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan negosiasi antara anggota Kongres Partai Demokrat dan Partai Republik untuk mengakhiri shutdown sama sekali tidak membuahkan hasil.
Lantaran belum ada kesepakatan anggaran fiskal terbaru, pemerintah AS tak punya dana legal untuk membiayai operasional badan-badan federal, termasuk penggajian pegawai. Sebagai dampaknya, sebagian besar layanan kantor publik terhambat, bahkan pegawai non-esensial akan dirumahkan tanpa gaji.
Dalam sebuah wawancara pekan lalu, Trump mengatakan PHK massal tidak terhindarkan jika shutdown terus berlanjut.
"Saat ini (PHK) sedang berlangsung," kata Trump kepada wartawan.
Hingga kini tidak ada tanda-tanda negosiasi yang muncul di antara para pemimpin Kongres. Shutdown juga terus berlanjut setelah Senat dari Partai Demokrat sebagai oposisi menolak langkah pendanaan jangka pendek demi menyelamatkan badan-badan federal beroperasi hingga 21 November.
"Mereka (Partai Republik) menolak untuk berbicara dengan kami," demikian klaim pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer.
Kebuntuan anggaran pemerintah AS ini terjadi setelah Partai Demokrat bersikeras agar subsidi layanan kesehatan diperpanjang di bawah UU Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA).
Pasalnya dalam RUU anggaran yang dibahas, subsidi kesehatan ACA ini akan kedaluwarsa. Sementara Partai Republik menolak permintaan Demokrat, karena ingin RUU anggaran bersih tanpa tambahan persyaratan.
(dna)