Trump Cari Dana Darurat Buat Gaji FBI saat AS 3 Pekan Shutdown

Pemerintah Donald Trump tengah mencari dana darurat untuk menggaji petugas penegak hukum, saat Amerika Serikat telah memasuki pekan ketiga government shutdown atau penghentian operasional. 

Juru bicara Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) mengonfirmasi sedang mencari opsi alternatif agar pembayaran tetap berjalan untuk pegawai yang bekerja di sektor dengan kategori penting.

Mereka yang masuk prioritas antara lain personel militer dan petugas penegak hukum federal, yang mesti tetap bertugas di tengah shutdown. 

Petugas penegak hukum mencakup Biro Investigasi Federal (FBI), Badan Penegakan Narkoba (DEA), Patroli Perbatasan AS, dan Penegakan Imigrasi dan Bea Cuka (ICE).

Lihat Juga : 4.100 PNS Dipecat Kena Dampak Shutdown Pemerintah AS

Jubir OMB mengatakan pembayaran gaji ke personel militer dan penegak hukum akan berasal dari dana yang sebelumnya dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan pertahanan, demikian dikutip BBC, Rabu (15/10).

Trump sebelumnya meminta Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menggunakan seluruh dana yang tersedia untuk menggaji anggota militer dan petugas penegak hukum pada 15 Oktober.

"Saya menggunakan otoritas saya sebagai Panglima Tertinggi meminta secara langsung ke Menteri Perang [Menteri Pertahanan] Pete Hegseth untuk menggunakan seluruh upaya demi membayar gaji tentara kita pada 15 Oktober," kata Trump di Truth Social pada akhir pekan lalu, dikutip The Hill.

Pemerintah, lanjut dia, sudah merinci dana untuk pembayaran tersebut.

Lihat Juga : Bentrok Militer Pakistan vs Afghanistan Memanas, Puluhan Tewas

"Saya tak akan membiarkan Partai Demokrat menyandera militer kita dan seluruh Keamanan Negara kita dengan penutupan pemerintah yang berbahaya ini," kata Trump.

Menanggapi perintah tersebut, Kementerian Pertahanan menyatakan telah menyiapkan anggaran US$8 miliar dari dana penelitian, pengembangan, pengujian dan evaluasi (RDTE) yang tak diwajibkan dari tahun fiskal sebelumnya.

Sejak 1 Oktober, pemerintahan yang dikuasai Republik melakukan shutdown. Imbasnya, sekitar 750.000 pegawai federal atau 40 persen dirumahkan tanpa bayaran. Pemerintah juga sudah melakukan PHK pada sedikitnya tujuh instansi, dengan total sekitar 4.000 pekerja.

Lihat Juga : Siswi SMA Ditikam Teman hingga Tewas di Malaysia, PM Anwar Buka Suara

Shutdown berlangsung usai Senat gagal meloloskan rancangan undang-undang anggaran. Republik menuding Demokrat yang menyebabkan penghentian operasi lembaga pemerintah karena enggan memberi suara.

Demokrat tak terima dan balik menuding Republik bahwa shutdown ini terjadi di bawah kekuasaan mereka dan atas keputusan mereka.