ASEAN Tak Bakal Kirim Pengamat Awasi Pemilu Junta Myanmar

Asosiasi Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tak akan mengirim pengamat dalam pemilihan umum (Pemilu) yang digelar junta Myanmar pada Desember mendatang.

Sumber diplomatik itu mengutip pernyataan resmi ASEAN yang menyebut 11 kepala negara anggota menyampaikan kekhawatiran mereka terkait konflik dan mewanti-wanti sedikit kemajuan yang mengarah ke perdamaian.

Pernyataan itu juga menegaskan dialog politik inklusif harus didahulukan daripada pemilu.

"Itu artinya tak ada pengamat ASEAN [yang dikirim], tetapi negara-negara ASEAN bebas mengirim pengamat secara bilateral," kata sumber itu pada Senin (27/10), dikutip AFP.

Sumber kedua juga mengonfirmasi tak ada konsensus di antara negara anggota untuk mengerahkan misi khusus mengawasi pemilu Myanmar di bawah bendera ASEAN.

Pengamat hubungan internasional di Solaris Strategies Singapore, Mustafa Izzuddin, mengatakan tak mengirim pengamat ke Myanmar akan menjadi pukulan legitimasi junta yang sudah mengkudeta pemerintah sah dan melakukan kekerasan ke warga sipil.

"Tak akan ada bukti kredibel yang menunjukkan bahwa Pemilu digelar bebas dan adil," ungkap Izzudin.

Komisioner Uni Eropa Kajsa Ollongren juga mengesampingkan untuk mengirim pengamat dan menyebut pemilu itu tak akan bebas dan tak akan adil.

"Berdasarkan kriteria itu, kami tak mengirim pemantau ke sesuatu yang tak kami akui sebagai pemilu," kata Ollongren.

Organisasi yang fokus hak asasi manusia, Human Rights Watch, turut mengecam rencana pemilu itu. Mereka menilai pemungutan tersebut hanya tipu-tipu.

Sementara itu, Amnesty Internasional menuduh junta militer melakukan taktik represif.

"[Junta] menangkap siapa pun yang mengkritik pemungutan suara tersebut," demikian menurut Amnesty.

Junta militer Myanmar akan menggelar pemilu pada 28 Desember. Pada Februari 2021, mereka menggulingkan pemerintahan sah yang menuai protes besar-besaran warga.

Namun, protes itu ditanggapi dengan kekerasan oleh junta seperti penangkapan hingga pembunuhan.

Imbas kudeta itu, ASEAN melarang partisipasi junta di seluruh forum blok ini. Namun, Myanmar masih jadi anggota ASEAN dan kerap diwakili perwakilan tetap Myanmar atau permanent secretary Myanmar.

Komunitas internasional termasuk ASEAN terus menyerukan dialog damai semua pihak agar demokrasi di Myanmar kembali hidup dan persoalan rampung. Namun, hingga kini masalah di negara tersebut tak kunjung selesai.