Xi Jinping Tegaskan Sikap China soal Taiwan saat Telepon Trump

Presiden China Xi Jinping menegaskan sikap Beijing terkait Taiwan saat berbincang via telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Senin (24/11).

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China, Xi mengatakan Taiwan punya sejarah panjang bagi Negeri Tirai Bambu.

"Kembalinya Taiwan ke China merupakan bagian integral dari tatanan internasional pasca-perang yang dibentuk dalam perjuangan bersama AS-China melawan fasisme dan militerisme," kata Xi, dikutip The Guardian.

Taiwan pernah berada di bawah kolonial Jepang sekitar 50 tahun pada 1895. Periode penjajahan itu baru berakhir usai Jepang kalah di Perang Dunia II pada 1945.

Jepang lalu menyerahkan Taiwan ke China, yang saat itu masih bernama Republik China (Republic of China/ROC). Ketika itu, ROC terlibat perang saudara dengan pasukan Komunis.

ROC lalu kalah dan mundur ke Taiwan. Mereka mendirikan pemerintahan di situ, sementara Komunis mendirikan pemerintahan di Beijing dan menyebut dirinya Republik Rakyat Tiongkok/China (People's Republic of China/PRC).

PRC mengeklaim Taiwan sebagai bagian kedaulatannya hingga sekarang. China di berbagai kesempatan menegaskan akan mempertahankan semaksimal mungkin pulau itu jika perlu dengan paksa.

Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan menunjukkan ingin memisahkan diri dari China.

Trump, di kesempatan itu, mengatakan AS sangat memahami "betapa penting masalah Taiwan bagi China."

Selain membahas Taiwan, kedua kepala negara ini juga menyinggung berbagai isu seperti Palestina dan perang Rusia-Ukraina.

Trump, dalam panggilan itu, juga mengonfirmasi akan mengunjungi China pada April tahun depan. Xi sementara itu akan melawat ke China pada Desember 2026.

AS sebetulnya memiliki hubungan yang panas-dingin dengan China. Mereka sering terlibat berbagai perselisihan terutama terkait perang dagang dan Taiwan.

Bagi Taiwan, AS adalah mitra pemasok senjata utama mereka.

Percakapan telepon Xi dan Trump muncul saat China berselisih dengan Jepang terkait Taiwan.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan serangan bersenjata terhadap Taiwan bisa jadi dasar Jepang mengerahkan pasukan sebagai bagian konsep pertahanan kolektif.

China kemudian mendesak Takaichi menarik pernyataan dia. Namun, PM enggan menarik pernyataan tersebut. Hubungan kedua negara pun kian memanas.

China sampai-sampai melarang penerbangan ke Jepang dan melarang warga menonton anime.

Takaichi juga sempat berbincang dengan Trump via telepon.

"(Kami) melakukan pertukaran pandangan yang luas mengenai penguatan aliansi Jepang-AS dan tantangan serta isu yang dihadapi kawasan Indo-Pasifik," kata Takaichi ke awak media.