Inggris tengah berencana menjual sebagian dari sekitar 6.500 properti negara termasuk gedung kedutaan dan aset diplomatiknya di luar negeri.
Pemerintah Perdana Menteri Keir Starmer tengah menentukan kedutaan dan gedung mana yang akan dijual dari portofolio properti luar negeri senilai £2,5 miliar (Rp55 triliun) milik Inggris.
Dokumen anggaran Inggris yang dirilis pekan ini menunjukkan Kementerian Luar Negeri tengah "merasionalisasi" sekitar 6.500 propertinya untuk menemukan "aset yang dapat dilepas", sementara ratusan bangunannya telah mengalami kerusakan serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah ini mencakup penjualan gedung-gedung seperti kedutaan dan akomodasi diplomatik yang dinilai tidak lagi diperlukan sebagai bagian dari program pembenahan "FCDO2030."
Program itu menata ulang pekerjaan, staf, dan jejak diplomatik Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan (FCDO) di Inggris maupun di luar negeri.
Dikutip Politico.eu, anggaran tersebut secara khusus menyebutkan upaya menemukan penghematan di "lokasi berbiaya tinggi seperti New York", termasuk kemungkinan menjual apartemen mewah senilai £12 juta yang dibeli pada 2019 untuk membantu para diplomat melakukan perundingan dagang dengan Amerika Serikat pasca-Brexit.
Pada saat itu, Kementerian Luar Negeri mengatakan telah mendapatkan "kesepakatan terbaik" untuk apartemen tujuh kamar tidur tersebut, yang menempati seluruh lantai 38 gedung 50 United Nations Plaza dan dilengkapi perpustakaan, enam kamar mandi, serta satu powder room.
Efisiensi ini berlangsung setelah pada awal tahun ini, lembaga pengawas anggaran Inggris, National Audit Office (NAO), dan Komite Akun Publik (PAC) milik parlemen menyampaikan kekhawatiran besar atas kondisi properti diplomatik Inggris di luar negeri yang kian rapuh.
Sekitar 933 properti (sekitar 15 persen dari total) dinilai tidak layak atau tidak aman secara operasional. FCDO memperkirakan diperlukan £450 juta untuk mengatasi tumpukan pekerjaan pemeliharaan.
PAC mencatat bahwa setelah menjual aset-aset besar, seperti kompleks kedutaan di Bangkok dan Tokyo, FCDO "tidak lagi memiliki aset besar yang layak untuk dijual."
Ini menjadi bagian terbaru dari serangkaian pemangkasan yang turut melemahkan pengaruh soft power Inggris. Pemerintah sebelumnya telah dikritik karena memangkas anggaran bantuan luar negeri, yang juga membantu mendanai BBC World Service.
(rds)