Netanyahu Minta Pengampunan Presiden hingga Bobrok Pasukan Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta pengampunan Presiden terkait dakwaan kasus korupsi yang dialaminya.

Kabar lainnya adalah seorang pensiunan jenderal pasukan Israel (IDF) mengungkapkan keburukan sumber daya manusia pasukan IDF.

Lihat Juga : Venezuela Kecam Ancaman AS Mau 'Rebut' Cadangan Minyak Lewat Militer

Berikut sejumlah berita 24 jam terakhir yang terangkum dalam Kilas Internasional pagi ini:

Netanyahu Minta Pengampunan Presiden Israel dari Dakwaan Kasus Korupsi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (23/11) secara resmi meminta presiden negara tersebut untuk memberinya pengampunan dari dakwaan korupsi.

Langkah ini diambil Netanyahu dalam upaya mengakhiri persidangan berkepanjangan yang diklaimnya telah memecah belah bangsa secara nyata.

Netanyahu berdalih permintaan pengampunan atas dakwaan tersebut akan membantu menyatukan Israel pada saat perubahan besar di kawasan itu.

Sejarah Diaspora Yahudi di Indonesia, Berjaya Sebelum Kemerdekaan

Kehadiran komunitas Yahudi di Indonesia tidak sebanyak catatan kehadiran enam agama yang dianut masyarakat Indonesia.

Selain populasi yang minim, kehadiran mereka juga tidak menonjol. Komunitas Yahudi Tondano, Sulawesi Utara, boleh dibilang satu-satunya yang sering diangkat ke pemberitaan.

Kini setelah komunitas Yahudi India Bnei Menashe diajak ke Israel, komunitas Yahudi Tondano juga diajak pulang ke negeri Benyamin Netahyahu itu. Rabbi Yaakov Baruch menceritakan soal ajakan tersebut.

Pensiunan Jenderal Israel Ungkap 'Borok' IDF, Krisis SDM Terburuk

Pensiunan Jenderal Pasukan Cadangan Israel sekaligus Analis Militer, Itzhak Brik, menyatakan Militer Israel (IDF) menghadapi "krisis sumber daya manusia (SDM) terburuk dalam sejarahnya" di tengah kekurangan personel yang parah.

Peringatan ini disampaikan Itzhak Brik, pada Minggu (30/11) dalam sebuah opini di harian Maariv.

Brik mengatakan ribuan perwira dan bintara menghindari dinas dalam beberapa bulan terakhir, baik dengan menolak panggilan tugas (call-ups) maupun menolak memperbarui kontrak mereka.