China Tambah Pajak Kondom untuk Peningkatan Angka Kelahiran

China akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada obat dan alat kontrasepsi, termasuk kondom untuk pertama kali dalam 30 tahun.

Hal itu dilakukan sebagai langkah terbaru untuk menghentikan penurunan angka kelahiran yang bisa membuat ekonomi semakin melambat.

Masyarakat kini harus membayar pungutan sebesar 13 persen sesuai Undang-Undang PPN yang diperbarui untuk barang-barang yang bebas PPN sejak 1993, ketika China menerapkan kebijakan satu anak dan gencar mengendalikan kelahiran, seperti dikutip The Straits Times.

Bersamaan dengan itu, aturan baru itu memberi keuntungan bagi calon orang tua dengan membebaskan pajak untuk layanan pengasuhan anak.

Mulai dari penitipan anak sampai TK, layanan perawatan lansia, layanan disabilitas, dan layanan terkait pernikahan. Aturan itu akan berlaku mulai Januari.

China sekarang mengubah kebijakan secara besar-besaran. Sebelumnya, China membatasi jumlah anak, namun kini mereka mendorong warga untuk punya lebih banyak anak.

Sebelumnya, jumlah penduduk terus menurun selama tiga tahun, dan hanya sebanyak 9,54 juta kelahiran pada 2024, sekitar setengah dari 18,8 juta kelahiran hampir 10 tahun lalu ketika aturan satu anak dihapus.

Beijing sudah mencoba berbagai cara untuk mendukung keluarga, seperti memberi bantuan uang, meningkatkan layanan pengasuhan anak, dan menambah cuti ayah serta cuti lahiran.

Negara itu juga menetapkan aturan untuk mengurangi aborsi yang tidak "perlu secara medis, berbeda dengan masa kebijakan satu anak, ketika aborsi dan sterilisasi sering dipaksa.

Namun, usaha China dalam menaikkan angka kelahiran terhambat oleh satu masalah utama besar.

Menurut laporan 2024 YuWa Population Research Institute di Beijing, biaya membesarkan anak di China termasuk yang paling mahal di dunia.