Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI) Natalius Pigai bertekad membawa Indonesia merebut posisi presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Hari ini, Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini, kami akan rebut presiden Dewan HAM PBB," kata Pigai dalam pidatonya di peringatan Hari HAM ke-77 di Jakarta, Rabu (10/12) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pigai mengatakan Indonesia harus menjadi pemimpin dunia dalam hal hak asasi manusia. Menurutnya, hal ini bisa dimulai dengan menguatkan HAM dalam negeri.
"Yang rusak, kita recover, perbaiki. Yang bagus, kita pertahankan, maintenance. Yang tidak ada, kita bangun. Lima tahun berikutnya akselerasi sampai 2034. Lima tahun berikut, kita memengaruhi kawasan. Baru lima tahun terakhir, kita leading (memimpin) di tingkat dunia," ucapnya, seperti dikutip dari Antara.
Pigai menuturkan untuk menjadi pemimpin global tak boleh tanggung-tanggung. Langkah itu menurutnya bisa dimulai dengan menjadikan Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB.
Ia merasa jabatan itu penting agar Indonesia bisa mencetuskan kebijakan-kebijakan HAM yang belum ada, seperti yang terkait dengan korupsi, lingkungan, pemilihan umum, dan pembangunan.
"Kalau kepemimpinan Dewan HAM PBB ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan ketuk dan akan mengubah tatanan dunia. Pasti. Jadi, jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia, hari ini kita mulai, harus bangun peradaban (yang lebih baik)," kata Pigai.
Pigai mengatakan masalah kepresidenan Dewan HAM PBB ini sudah dia bicarakan dengan negara-negara sahabat, termasuk saat ia berkunjung ke Kamboja dan Laos, serta ketika Wakil Menteri HAM Mugiyanto melawat ke Australia.
"Saya menyatakan sudah saatnya Indonesia memimpin dunia. Karena apa? Kami, komunitas human rights ini, kalau presiden Dewan HAM PBB tongkat kepemimpinannya ada di kita, banyak konvensi yang kita akan hasilkan," pungkasnya.
(blq/bac)