Sering Antre, PM Jepang Bikin Petisi Toilet Perempuan DPR Ditambah

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bersama dengan lebih dari 50 anggota parlemen perempuan lainnya mendorong penambahan toilet wanita di gedung parlemen.

Takaichi menilai jumlah wakil perempuan yang meningkat memicu antrean panjang di fasilitas kamar mandi yang tersedia.

Meski parlemen masih didominasi laki-laki, saat ini ada sekitar 73 anggota perempuan di parlemen Jepang.

Dalam petisi yang diajukan Takaichi dkk, saat ini hanya ada dua toilet perempuan untuk dipakai 73 anggota parlemen perempuan itu.

Menurut Partai Demokrat Konstitusional (CDP) oposisi, petisi tersebut didukung oleh 58 anggota parlemen lintas partai, mencakup tujuh partai politik dan kelompok independen.

Takaichi, yang terpilih tahun lalu, termasuk di antara para pendukung permintaan tersebut.

"Menjelang sidang pleno, sangat banyak anggota parlemen perempuan yang mengantre di depan toilet wanita," kata anggota CDP, Yasuko Komiyama, seperti dikutip CNN.

Dalam petisi lintas partai itu disebutkan kekurangan toilet merupakan "masalah krusial yang berpotensi memengaruhi jalannya sidang dan pelaksanaan tugas parlemen."

Dalam unggahan Facebook, Komiyama menyebutkan masalah ini tidak hanya berdampak pada anggota parlemen perempuan, tetapi juga staf perempuan serta jumlah jurnalis perempuan yang terus bertambah.

Anggota parlemen oposisi Tomoe Ishii menambahkan melalui Instagram bahwa kekurangan toilet perempuan telah "lama menjadi persoalan."

Ia juga menyebut masih ada keengganan di masyarakat untuk mengangkat isu penambahan toilet perempuan di tempat kerja dan sekolah.

Jepang dikenal sebagai negara yang secara budaya konservatif, dengan dunia politik dan tempat kerja yang sejak lama didominasi pria berusia lanjut

Negara ini juga tetap berada di peringkat rendah dalam Indeks Kesenjangan Gender Global terbaru dari Forum Ekonomi Dunia, yakni peringkat 118 dari 148 negara.

Pemilu tahun lalu menandai terpilihnya Takaichi serta peningkatan jumlah legislator perempuan menjadi 73 orang.

Namun, perempuan masih hanya menempati kurang dari 16 persen kursi di DPR Jepang, menurut data IPU Parline.

Gedung Parlemen Jepang di Tokyo sendiri dibangun sebelum perempuan memiliki hak pilih. Bangunan tersebut selesai pada 1936, hampir satu dekade sebelum perempuan memperoleh hak suara pada 1945, yang diikuti terpilihnya anggota parlemen perempuan pertama setahun kemudian.