DK PBB 'Terbelah' soal AS Serang Venezuela dan Tangkap Maduro
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar pertemuan pada Senin (5/1) usai serangan Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Dalam pertemuan, anggota DK PBB 'terbelah' antara mendukung dan menentang aksi AS serang Venezuela dan tangkap Presiden Nicolas Maduro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah negara menilai langkah Washington sebagai upaya menegakkan akuntabilitas terhadap dugaan kejahatan berat.
Sementara negara lain mengecam sebagai tindakan sepihak yang melanggar kedaulatan negara dan prinsip hukum internasional.
Melansir situs PBB, Amerika menolak tindakannya disebut sebagai agresi militer. Duta Besar AS Michael Waltz berdalih bahwa operasi itu merupakan penegakan hukum terarah yang didukung militer untuk menangkap buronan yang telah lama didakwa.
Menurutnya, Maduro tidak lagi memiliki legitimasi sebagai kepala negara setelah pemilu Venezuela pada 2024 yang kontroversial.
Ia menegaskan operasi itu diperlukan untuk memerangi perdagangan narkotika dan kejahatan terorganisir transnasional yang mengancam keamanan AS dan kawasan.
"Tidak ada perang melawan Venezuela atau rakyatnya. Kami tidak menduduki suatu negara," ujar Waltz.
"Ini adalah operasi penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari dakwaan sah yang telah ada selama beberapa dekade," tambah dia.
Sementara itu, Venezuela mengecam keras tindakan AS yang dinilai sebagai serangan bersenjata ilegal tanpa dasar hukum.
Duta Besar Venezuela Samuel Moncada menuding AS membombardir wilayah negaranya, menewaskan warga sipil dan militer, serta "menculik" Presiden Nicolás Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores.
"Kita tidak bisa mengabaikan elemen sentral dari agresi AS ini," kata Moncada.
"Venezuela adalah korban dari serangan-serangan ini karena sumber daya alamnya," tambah dia.
Moncada mendesak DK PBB menuntut pembebasan segera Presiden Maduro dan istrinya serta mengutuk penggunaan kekerasan.
Ia juga meminta Dewan menegaskan prinsip larangan perolehan wilayah atau sumber daya melalui kekuatan, sekaligus mengambil langkah untuk meredakan ketegangan dan melindungi warga sipil.
Sejumlah anggota Dewan menyuarakan kekhawatiran atas penggunaan kekuatan sepihak AS.
Kolombia, Brasil, Meksiko, Chili, dan Panama menegaskan komitmen kawasan Amerika Latin sebagai zona perdamaian dan memperingatkan risiko destabilisasi regional.
Kolombia menolak bentuk penggunaan kekuatan sepihak, Brasil menyebut pengeboman dan penangkapan kepala negara melampaui batas, sementara, Meksiko menegaskan perubahan rezim dari luar melanggar hukum internasional.
Di sisi lain, Argentina dan Paraguay menyatakan dukungan terhadap tindakan AS, dengan alasan operasi itu membuka jalan bagi pemulihan demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia di Venezuela.
Rusia dan China menyebut tindakan AS sebagai agresi bersenjata dan memperingatkan bahaya normalisasi penggunaan kekuatan sepihak.
Sikap serupa disampaikan Afrika Selatan, Pakistan, Iran, dan Uganda, yang menilai penerapan hukum internasional secara selektif berisiko merusak sistem keamanan kolektif global.
(rnp/bac)