Penculikan Maduro, Hukum Rimba ala Trump Abaikan Desakan Dunia

Katakanlah jika aku Israel, kau Palestina
Jika aku Amerika, kau seluruh dunia
Jika aku miskin, kau negara
Jika aku mati, kau kematian lainnya

Penggalan lirik lagu berjudul 7 Hari Menuju Semesta milik band Majelis Lidah Berduri itu gambaran kisah cinta Joni dan Susi. Lirik itu sebuah gambaran dalam menghadapi dunia yang dingin, angkuh, dan berkuasa penuh. Namun mereka cuma punya cinta satu sama lain untuk bertahan dari hari ke hari.

Bait-bait itu pula barangkali tepat menggambarkan situasi dunia dan ketidakmampuan komunitas internasional menghadapi ambisi imperialis Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Satu pihak menginginkan dunia yang adil dan menghormati multilateralisme, satu lagi tak peduli dengan hukum internasional.

Ketidakpedulian itu tercermin saat Trump meluncurkan operasi militer ke Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro beserta Ibu Negara Cilia Flores pada 3 Januari. Dunia tentu kaget, tak sedikit yang marah. Namun tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa mengecam, mengutuk, atau cuma diam seribu bahasa. 

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan intervensi AS di Venezuela dan penangkapan Maduro melanggar hukum internasional.

"Operasi militer Amerika Serikat... merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat," kata Anwar di X.

Namun, kemarahan dan kecaman semacam itu tak membuat Trump ciut. Dia malah bangga dengan pasukan AS dan dengan percaya diri mengatakan ingin menguasai minyak Venezuela.

Per 12 Januari, Trump bahkan mengeklaim dirinya sebagai presiden sementara Venezuela. Padahal pekan lalu, wakil presiden Delcy Rodriguez resmi dilantik menjadi plt presiden.

Selain ke Venezuela, Trump juga memberi sinyal akan melakukan tindakan serupa ke negara seperti Meksiko, Kuba, Kolombia, Kanada, Iran hingga Greenland.

Nasib Greenland dan Iran di ujung tanduk?

Sejak melenggang ke Gedung Putih di periode kedua, Trump tak bisa membendung niat neo-imperialismenya dengan berencana mencaplok Greenland. Bahkan, AS sudah menyusun rencana untuk menginvasi pulau milik Denmark itu.

Greenland memiliki banyak sumber daya alam termasuk tembaga dan litium. Litium ini tentu berguna untuk industri otomotif kendaraan listrik, yang kini sedang tumbuh. Pulau ini juga jadi jalur penting di Arktik.

Mulanya ancaman Trump menguasai Greenland hanya gertak-gertak sambal di tengah pengumuman tarif impor tinggi dari AS untuk negara-negara lain.

Namun, pernyataan-pernyataan Trump dan Gedung Putih soal Greenland saat ini jadi preseden berbahaya dan mengganggu stabilitas hingga perdamaian dunia usai terbukti menggempur habis-habisan Venezuela.

Ambisi Trump kuasai Iran

Tak cuma Greenland, AS juga sangat berambisi menguasai Iran. Negara ini, punya cadangan minyak terbesar urutan ketiga setelah Venezuela dan Arab Saudi.

AS punya banyak dalih untuk melengserkan pemerintahan Iran saat ini, misalnya program nuklir Teheran yang dianggap berbahaya hingga dukungan terhadap warga di negara tersebut yang menginginkan kebebasan.

Trump juga pernah menggempur Iran habis-habisan pada Juni 2025 sebagai bentuk mendukung sekutunya Israel, saat kedua negara di Timur Tengah itu perang.

Terbaru, Trump, menurut pejabat AS, mempertimbangkan untuk memberi izin pasukan menggunakan operasi militer di Iran di tengah demonstrasi massal di negara tersebut.

Unjuk rasa itu mulanya menuntut perbaikan ekonomi karena inflasi yang melangit, tetapi tuntutan mereka meluas dengan mendesak pemerintahan Ayatollah Ali Khamenei mundur. AS, sudah sejak lama, ingin merombak rezim di Iran.

"Iran sedang mengincar kebebasan, yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. AS siap membantu," kata Trump di media sosial buatannya pada 10 Januari.

AS punya rekam jejak menggulingkan pemerintahan sah di Iran pada 1953 dengan 'mengkudeta' Perdana Menteri saat itu Mohammad Mossadegh.

Apa yang dilakukan AS terhadap negara lain adalah kepanjangan tangan kapitalisme sekaligus gambaran dunia yang hanya diinginkan Negeri Paman Sam.

Namun, seharusnya, apapun persoalan internal negara lain termasuk Iran, AS tak berhak cawe-cawe apalagi sampai mengganti pemerintahan. Biarkan rakyat dari negara tersebut yang menentukan pemimpin dan pemerintahan seperti apa yang mereka mau.

Bukan kah AS yang selama ini sesumbar jadi negara paling demokratis? Tapi, demokrasi macam apa yang merebut pemerintahan negara lain? Trump mengubah wajah AS jadi politik imperialistik alih-alih demokratis.

Hukum rimba atau hukum internasional?

Jika sinyal imperialisme Trump tak dicegah, tatanan dunia melangkah menuju kehancuran.

Tak lama setelah serangan AS ke Venezuela, Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock mengatakan Piagam PBB wajib menjadi kerangka panduan bagi para negara anggotanya.

"Dunia yang damai, aman, dan adil bagi semua orang hanya mungkin tercipta jika supremasi hukum berlaku, bukan jika kekuasaan yang menentukan kebenaran," kata Barbock, dikutip situs resmi PBB.

Pasal 2 Piagam PBB dengan jelas menetapkan semua anggota PBB harus menahan diri, dalam menjalankan hubungan internasional, dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai PBB.

Penghormatan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional adalah fondasi tatanan internasional.

Tatanan dunia pasca perang Dunia II selama ini berusaha dijaga bersama oleh komunitas internasional termasuk Amerika Serikat, sebagai negara kuat. Namun, tatanan ini kini mulai runtuh karena ambisi Trump.

Dalam wawancara dengan New York Times yang artikelnya dirilis pada Kamis (8/1), Trump mengatakan kekuasaannya termasuk sebagai panglima tertinggi hanya dibatasi moralitas pribadi bukan hukum internasional.

"Ya, ada satu hal. Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya cara yang bisa menghentikan saya," jawab Trump saat ditanya apakah ada batasan kekuasaan globalnya.

Dia kemudian berkata, "Saya tak butuh hukum internasional. Saya tak berniat menyakiti orang lain."

Jika dunia bekerja dengan cara seperti itu, hukum rimba pelan-pelan menggerogoti dunia. Negara-negara kecil atau menengah bisa jadi mangsa negara adidaya seperti AS.

Dunia juga bisa berubah menjadi sarang penyamun-tempat berkumpulnya penjahat- yang bisa merampas apa saja yang mereka mau dari pihak yang dianggap lemah.

Sebagai bagian dari warga global, kita tak bisa membiarkan dunia bekerja dengan cara rimba: yang kuat memangsa yang lemah.

Komunitas internasional perlu mencegah tatanan dunia yang sudah maju ini kembali ke abad-19 saat AS berusaha mengekspansi wilayah dan mengancam menggunakan kekerasan untuk meraihnya.

Di tahun 1846 hingga 1848, AS berperang dengan Meksiko dan merebut Texas hingga California. Mereka juga melakukan pergantian rezim di Amerika Latin dan kawasan Pasifik seperti Filipina.

Agar situasi itu tak berulang, setiap negara di dunia harus menjalankan prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan multilateralisme. Hukum internasional tak boleh cuma jadi pajangan serta organisasi internasional seperti PBB mesti bertindak tegas.

Masih ada harapan?

Di atas kertas, kita bisa bicara PBB bisa mengeluarkan resolusi yang berisi sanksi untuk AS sehingga mereka jera. Sementara itu, negara-negara juga bisa ikut 'menghukum' Negeri Paman Sam dengan pembatasan hubungan diplomatik, ekonomi, atau sanksi ke entitas terkait.

Mudah menyerukan semacam itu. Namun pada praktiknya jika menilik peta geopolitik saat ini tentu hal tersebut sulit dilakukan.

AS di bawah Trump jelas tak menghormati hukum internasional sebagai norma maupun penjaga ketertiban.

Trump menampilkan diri superior, unreachable, unapproachable, dan unstoppable. Mengutip pernyataan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, "Semua keputusan untuk masyarakat internasional berada di tangan Presiden Trump, baik politik, keamanan dan ekonomi dunia."

Trump bisa dengan mudah meluncurkan operasi militer ke Venezuela, tapi dia bakal sangat murka jika China melakukan hal serupa ke Taiwan, dan Rusia ke Ukraina.

Di situasi semacam itu, PBB juga tak bisa apa-apa menghadapi AS. Negara ini adalah salah satu anggota Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto. Mereka bisa dengan mudah mengeluarkan keistimewaan itu jika organisasi mengeluarkan resolusi yang merugikan pemerintahan Trump.

Negara besar yang juga musuh bebuyutan AS yakni China dan Rusia juga tak bisa banyak berbuat. Terlebih Trump punya rekam jejak yang tak begitu buruk- untuk tak bisa dibilang baik- dengan Presiden Vladimir Putin.

Dalam hal negosiasi perang Rusia-Ukraina, Trump tak seutuhnya membela pemerintahan Volodymyr Zelensky. Dia bahkan cenderung mempertimbangkan keinginan Putin.

Sementara itu, China melawan AS dengan cara yang strategis: membalas tindakan atau dengan retorika politik.

Singkatnya, pemerintahan yang punya bargaining power setara AS tak bisa melakukan tindakan bermakna dan penting. Tindakan Trump menguasai Venezuela juga bisa jadi lampu hijau bagi Rusia untuk mengendalikan Ukraina dan negara besar lain ke negara kecil atau tetangganya.

Serangkaian gambaran itu membuat kita sebagai bagian komunitas internasional pesimistis dan pelan-pelan kehilangan harapan pada dunia yang damai, dunia yang aman, dunia yang humanis.

Kita semakin terpuruk dalam keputusasaan melihat apa yang terjadi di dunia setiap hari, dan sialnya tak ada pemimpin pemberani yang mengambil tindak tegas.

Saat ini, di sudut dunia kecil yang kita ciptakan sendiri, kita mungkin merasa aman. Namun, jika kejadian di Venezuela berulang, meluas, dunia yang porak poranda cuma tinggal menghitung hari.

Seperti kata Francis Fukuyama, pakar hubungan internasional di Universitas Stanford, "Welcome back to the nineteenth century."