Korban Tewas Demo Berdarah di Iran Bertambah Jadi 646 Orang

Jumlah korban tewas akibat demonstrasi besar-besaran di Iran dilaporkan bertambah hingga mencapai 646 orang.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengeklaim Iran ingin bernegosiasi dengan Washington.

Melansir AP News, Iran belum menanggapi pernyataan Trump, yang disampaikan usai kunjungan Menteri Luar Negeri Oman sebagai perantara Washington dan Teheran ke Iran akhir pekan ini.

Selain itu, masih belum jelas komitmen yang dapat ditawarkan Iran, mengingat tuntutan ketat Trump soal program nuklir dan rudal balistiknya.

Menlu Iran Abbas Araghchi menegaskan situasi telah terkendali sambil menyalahkan Israel dan Amerika Serikat atas kekerasan yang terjadi.

"Itulah sebabnya demonstrasi berubah menjadi kekerasan dan berdarah untuk memberi alasan kepada presiden Amerika (Donald Trump) agar melakukan intervensi," ujar Araghchi, sebagaimana dikutip Al Jazeera.

Media yang berbasis di Qatar tersebut tetap diizinkan melaporkan langsung dari Iran meski akses internet ditutup.

Namun, Araghchi menyatakan Iran "terbuka terhadap diplomasi". Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan jalur komunikasi dengan AS tetap terbuka.

Tetapi pembicaraan harus "didasarkan pada penerimaan kepentingan dan kekhawatiran bersama, bukan negosiasi sepihak, unilateral, dan berbasis paksaan."

Sementara itu, demonstran pendukung pemerintah memadati jalan-jalan pada Senin sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan teokrasi, dikutip dari AFP.

Aksi ini menjadi unjuk kekuatan setelah berhari-hari protes yang menantang kekuasaan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Televisi nasional Iran menyiarkan gambar kerumunan demonstran yang bergerak menuju Lapangan Enghelab di Teheran.

Dalam siaran tersebut terdengar massa meneriakkan slogan "Matilah Amerika!" dan "Matilah Israel!".

Massa lainnya juga berteriak, "Matilah musuh-musuh Tuhan!"

Jaksa Agung Iran sebelumnya memperingatkan bahwa peserta protes akan dicap sebagai "musuh Tuhan", sebuah dakwaan yang dapat dijatuhi hukuman mati.

Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan pernyataan publik Iran tidak sejalan dengan pesan tertutup yang diterima pemerintahan AS dari Teheran dalam beberapa hari terakhir.

"Saya pikir presiden tertarik untuk mengeksplorasi pesan-pesan tersebut," kata Leavitt.

"Namun, presiden juga telah menunjukkan bahwa ia tidak ragu menggunakan opsi militer jika dianggap perlu, dan tidak ada yang lebih memahami hal itu selain Iran," tambah dia.

Trump klaim ada usulan pembicaraan

Trump dan tim keamanan nasionalnya mempertimbangkan berbagai opsi respons terhadap Iran, termasuk serangan siber dan kemungkinan aksi militer AS atau Israel, menurut sumber internal Gedung Putih.

"Militer sedang mengkajinya, dan kami mempertimbangkan sejumlah opsi yang sangat tegas," ujar Trump kepada wartawan di Air Force One pada Minggu malam.

Menanggapi ancaman pembalasan Iran, ia menegaskan bahwa AS akan merespons dengan kekuatan yang belum pernah dialami sebelumnya.

Trump pada Senin mengumumkan negara-negara yang tetap berbisnis dengan Iran akan dikenai tarif 25 persen oleh AS, yang disebut akan berlaku segera.

Kebijakan itu diambil Trump sebagai respons atas penindakan protes, dengan tarif sebagai alat tekanan terhadap pihak lain.

Trump juga menyampaikan bahwa pemerintahannya tengah menjajaki pengaturan pertemuan dengan Teheran.

Namun memperingatkan kemungkinan tindakan lebih dahulu diambil seiring meningkatnya laporan korban tewas dan berlanjutnya penangkapan demonstran di Iran.

"Saya rasa mereka lelah terus diperlakukan keras oleh AS. Iran ingin bernegosiasi," kata Trump

Iran, melalui Ketua Parlemen, memperingatkan militer AS dan Israel akan menjadi "target sah" jika Washington menggunakan kekuatan untuk melindungi para demonstran.

Lebih dari 10.700 orang dilaporkan ditahan selama dua pekan protes, dengan ratusan korban tewas, menurut kelompok HAM berbasis di AS.

Pemadaman internet dan telepon menyulitkan pemantauan protes dari luar, sementara TV pemerintah menayangkan aksi pro-pemerintah di Teheran.