Kanada Dukung Kedaulatan Greenland, Tolak Intervensi Militer

Kanada menegaskan bahwa Greenland adalah wilayah berdaulat yang haknya harus sepenuhnya ditentukan oleh rakyatnya sendiri.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers dengan Sekretaris Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional, Randeep Sarai, pada Selasa (13/1).

Dalam konferensi pers tersebut, Sarai menekankan bahwa Kanada tidak mendukung adanya intervensi militer yang dapat mengambil alih kedaulatan Greenland.

"Kami tidak mendukung intervensi militer apa pun yang akan mengambil hal itu dari rakyat Greenland," ujar Sarai.

"Perspektif kami sangat jelas: kami percaya bahwa Greenland adalah wilayah yang berdaulat, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengintervensi hal tersebut," tambah dia.

Kanada berkomitmen untuk terus mendukung Greenland agar tetap berstatus wilayah berdaulat, dengan kemampuan menentukan sendiri aliansi maupun keputusan terkait masa depannya.

"Oleh karena itu, kami akan terus bekerja untuk memastikan bahwa Greenland tetap menjadi negara berdaulat yang mampu membuat pilihannya sendiri terkait aliansinya dan menentukan sendiri keputusan atas masa depannya," ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap strategi keamanan di kawasan Arktik, termasuk aktivitas militer negara-negara besar yang beroperasi di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan berbagai cara untuk memperoleh Greenland, termasuk penggunaan kekuataan militer.

Langkah tersebut memicu reaksi luas dari Denmark, sekutu NATO, dan partai politik Greenland sendiri yang menolak keras gagasan tersebut.

Para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris yang bergabung dengan PM Denmark Mette Frederiksen, menegaskan Greenland "adalah milik rakyatnya."

"Hanya Denmark dan Greenland yang memiliki wewenang menentukan hal-hal terkait wilayah mereka," ujar para pemimpin itu.

Dukungan Kanada terhadap kedaulatan Greenland juga ditunjukkan melalui rencana kunjungan Gubernur Jenderal Mary Simon dan Menteri Luar Negeri Anita Anand ke Greenland pada awal bulan depan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama dan menghormati hak rakyat Greenland dalam menentukan masa depan wilayahnya.