PM Jepang Takaichi Mendadak Bubarkan Parlemen, Ada Apa?
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mendadak mengumumkan pembubaran parlemen, hanya tiga bulan setelah resmi menjabat sebagai PM perempuan pertama negara tersebut.
Pembubaran parlemen yang rencananya bakal dilakukan pada 23 Januari ini, lantaran Takaichi akan mempercepat pemilihan umum nasional. Takaichi mempercepat pemilu demi mencari dukungan dari para pemilih atas kebijakannya meningkatkan pengeluaran negara, pemotongan pajak, hingga strategi di sektor keamanan.
"Hari ini, saya sebagai perdana menteri, telah memutuskan untuk membubarkan majelis rendah pada 23 Januari," kata Takaichi dalam konferensi pers, seperti dilansir Reuters.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemilu nasional yang dijadwalkan akan digelar pada 8 Februari itu akan menentukan seluruh 456 kursi di majelis rendah, dan menjadi "ujian" bagi Takaichi sejak resmi memimpin Jepang.
Keputusan Takaichi untuk menggelar pemilu lebih awal juga dinilai menjadi langkah strategis, demi memanfaatkan dukungan publik yang masih tinggi.
Selain itu, langkah Takaichi juga diharapkan bisa memperkuat posisinya di internal Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, sekaligus memperkuat mayoritas koalisi pemerintahan.
"Saya mempertaruhkan masa depan politik saya sendiri sebagai PM pada pemilihan ini. Saya ingin publik menilai secara langsung apakah mereka akan mempercayakan saya untuk mengelola negara," ungkap Takaichi.
Pada pemilu ini, Takaichi mengatakan targetnya adalah agar koalisi Partai LDP dan Ishin bisa mempertahankan suara mayoritas di majelis rendah.
Sementara penantang dalam pemilu nanti adalah Aliansi Reformasi Sentris, Partai Demokrat Konstitusional Jepang, dan Komeito.
Berdasarkan survei yang dirilis lembaga penyiaran publik NHK pekan lalu, sekitar 45 persen responden menganggap isu kenaikan harga sebagai hal paling krusial, disusul isu diplomasi dan keamanan nasional.
Di awal kepemimpinannya, Takaichi menjanjikan penghentian sementara pajak konsumsi sebesar 8% untuk makanan selama dua tahun.
Sementara kebijakannya mengenai pengeluaran negara diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pengeluaran rumah tangga, dan meningkatkan pendapatan pajak lainnya.